GALAMEDIA - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait izin persetujuan bangunan dan gedung (PBG), yang tak kunjung lolos verifikasi dari Bidang PBG di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung.
Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, Yanto Setianto. Diakui politisi partai Golkar tersebut, pihaknya mendapat keluhan dari ratusan pemohon.
"Terhambatnya rekomendasi PBG dari Dinas PUTR ini, berpengaruh terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi PBG," kata Yanto di Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu 24 Juli 2022.
Yanto meminta Dinas PUTR untuk segera melakukan pembenanah di Bidang PBG. Karena jika dibiarkan berlarut-larut maka dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Baca Juga: Dukung Kebangkitan Ekonomi, PKS Dorong UMKM Lewat Salim Expo 2022
Menanggapi hal tersebut, Kepada Dinas PUTR Kabupaten Bandung, Zeis Zultaqawa membantah anggapan bahwa pihaknya sengaja 'menahan' berkas milik para pemohon PBG.
Zeis mengatakan, sebenarnya, dalam pengajuan PBG itu ada proses verifikasi. Dan yang menjadi masalah, karena banyak pemohon PBG belum lolos verifikasi.
"Ini terjadi karena pemohon tidak melengkapi semua persyaratan seperti yang ditetapkan dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)," kata Zeis.
Ia menyebut, hingga Jumat 22 Juli 2022 kemarin, terdapat 1.185 berkas pemohon PGB yang telah disampaikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung, sudah mendaftar ke SIMBG, untuk kemudian diverifikasi oleh DPUTR Kabupaten Bandung guna mendapatkan rekomendasi.
"Jadi kalaupun ada pemohon yang belum lolos verifikasi, itu ranahnya dari pemohon. Kalau input data dari pemohon sudah lengkap dan lolos verifikasi biasa prosesnya hanya lima hari, karena sistemnya sudah online. Jadi bukan berarti berkas permohonan mereka mengendap di PUTR," terang Zeis.
Baca Juga: Cerita Fauzan Azzam Beradu Akting dengan Fuji di Film Bukan Cinderella
Untuk mempercepat pelayanan PBG ini, kata Zeis, Dinas PUTR gencar melakukan sosialisasi perizinan PBG. Khususnya kepada para pemohon. Sosialisasi dilakukan secara tatap muka maupun melalui media sosial.
"Kami terus sosialisasikan kepada para pemohon mengenai perizinan PBG melalui SIMBG di laman www.simbg.pu.go.id. Selain sosialisasi melalui medsos maupun offline atau tatap muka, kami juga sudah menyiapkan ruang Sekretariat SIMBG dan Tim Profesi Ahli (TPA) untuk berkonsultasi," ujarnya.
Zeis melanjutkan, pihaknya gencar lagi melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada para pemohon untuk berkonsultasi dengan narasumber dari stakeholder terkait.
"Para pemohon bisa berkonsultasi langsung ke Sekretariat SIMBG Kabupaten Bandung. Bisa online melalui linktree/WA bisnis melalui akun IG DPUTR Kabupaten Bandung. Bisa juga secara offline dengan datang langsung ke Sekretariat SIMBG DPUTR Kabupaten Bandung di Kantor DPUTR Kabupaten Bandung," katanya.
Baca Juga: Surat Yasin Arab, Latin dan Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia, Lengkap 83 Ayat
Ia juga menyebutkan, hingga hari ini pemohon yang telah lolos verifikasi sudah lebih dari 253 pemohon. Sisanya, masih terkendala oleh kekurangan pemberkasan atau input data dokumen yang diperlukan dari pihak pemohon.
"Banyak contohnya, ada yang kekurangan dokumen IMB, akte, Amdal, kekurangan desain arsitektur bangunannya, bahkan hanya ada yang melampirkan KTP saja," pungkasnya.
Untuk diketahui, akibat banyaknya pemohon PBG yang tak kunjung lolos verifikasi, target PAD dari retribusi PBG Kabupaten Bandung tahun anggaran 2021 sebesar Rp21 miliar, hingga saat ini baru tercapai hampir Rp1 miliar.***