Network
GALAMEDIA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menyebut pihaknya akan segera melakukan transformasi dari Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) ke SIAPKerja.
Transformasi ini dilakukan untuk mendorong perubahan Sisnaker yang saat ini belum optimal dan ideal.
"SIAPKerja ini bisa beroperasi di tahun 2022. Adapun pembentukannya sesuai dengan ketentuan Perpres 95 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/2021," ujar Ida yang dikutip Galamedia dari laman dpr.go.id, 17 Maret 2021.
Baca Juga: Anies Baswedan Disanjung-sanjung Jusuf Kalla Karena Gelontorkan Rp100 Miliar Tiap Tahun untuk Masjid
SIAPKerja ini merupakan ekosistem digital yang mengintegrasikan seluruh pelayanan di unit kementerian menjadi sumber satu data ketenagakerjaan.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan tata kelola SIAPKerja dengan mengembangkan infrastruktur SIAPKerja dan mengintegrasikan platform digital ketenagakerjaan swasta dalam sistem tersebut.
Hal tersebut harus dilakukan agar SIAPKerja dapat berjalan efektif dan efisien ketika diterapkan di tengah masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR Saniatul Lativah memberikan apresiasi terhadap transformasi Sisnaker yang dilakukan Kemenaker.
Baca Juga: Termasuk GTA San Andreas, Ini Dia Rekomendasi 10 Game PS2 yang Masih Layak Dimainkan di 2021
Menurutnya, Sisnaker masih belum optimal dan ideal. Berdasarkan hasil studi dari Bappenas dan Bank Dunia, Sisnaker berada pada tingkat dasar menuju menengah.
Dengan adanya SIAPKerja, Sainatul berharap sistem ini dapat mempercepat pengurangan pengangguran dan memperluas kesempatan kerja.
Selain itu, wanita yang kini menjabat sebagai Legislator Fraksi Partai Golkar ini berharap agar SIAPKerja bisa meniru sistem informasi pasar kerja (SIPK) di Korea Selatan, yakni Worknet agar dalam penerapannya bisa menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia.
Baca Juga: Menggemaskan! Pemeran Reyna Ikatan Cinta Tirukan Nissa Sabyan, Reyna: Nggak Mau Nggak Suka, Gelay
Perlu diketahui, hingga saat ini Worknet sudah berada di tingkat yang jauh lebih tinggi dari Sisnaker, yakni pada tingkat lanjutan.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat mengikuti Rapat Kerja dan RDP antara Komisi IX dengan Menteri Ketenagakerjaan, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Dirut BPJS Ketenagakerjaan dan PMO Kartu Pra Kerja di Ruang Rapat Komisi IX, Senayan, Jakarta, Selasa 16 Maret 2021.***
