Network
GALAMEDIA- Pemerintah Kabupaten Sumedang meluncurkan sebuah aplikasi bernama "Sijagur" atau Sistem Aplikasi Kerja Terukur, bertempat di Gedung Negara, Rabu 6 April 2022.
Dengan ,"Sijagur" kini PNS di Sumedang tak lagi bisa leha-leha. Sebab pimpinan bisa mengevaluasi semua capaian kinerja masing-masing perangkat daerah melalui aplikasi tersebut.
"Jadi kami bisa memonitor perhari, terkait dengan pelaporan pengadaan barang dan jasanya. Kami akan tahu tahapannya sudah sampai mana," kata Bupati Sumedang H.Dony Ahmad Munir.
Baca Juga: KSP Moeldoko: Sudahi Polemik Jokowi 3 Periode, Jangan Jadi Bahan Gorengan Tak Berkualitas!
Selain capaian kinerja, melalui aplikasi tersebut, juga bisa dilihat pula capaian penyerapan anggaran, dan realisasi pembangunan fisik dari tiap perangkat daerah.
"Jadi tiap hari setiap SKPD dituntut untuk laporannya. Kami akan melihat mana SKPD yang cepat dan mana SKPD yang lambat. Itu akan berdampak pada posisi SKPD tersebut ke depannya," ujarnya.
Dngan "Sijagur" kinerja setiap perangkat daerah bisa terukur dan masing-masing akan terpacu untuk terus meningkatkan kinerjanya, mencapai target waktu, fisik, penyerapan anggaran dan kinerja.
Baca Juga: Lebih Hemat dan Praktis, Kompor Induksi Berikan Beragam Manfaat Bagi Pengguna hingga Negara
"Inilah bentuk digitalisasi yang mempermudah dan mempercepat dalam melakukan evalusi, monitoring dan pengendalian," ungkapnya.
Sementara Wakil Bupati Sumedang H. Erwan Setiawan mengungkapkan, pemantauan atau evaluasi diperlukan agar pelaksanaan pembangunan yang 'bergeser' dari rencana sebelumnya, dapat diketahui secara dini dan diambil langkah-langkah antisipatif.
Evaluasi yang dilakukan harus dapat memberikan informasi terkait input dan output, hasil, manfaat dan dampak.
Baca Juga: Bos PERSIB Ungkap Isi Kontrak RICKY KAMBUAYA dan RACHMAT IRIANTO, Poin Ini Paling Disorot PT PBB
Di Tahun 2022 Kabupaten Sumedang harus Melesat yang berarti melayani lebih berkualitas dan cepat.
Hal itu bukan hanya jargon semata. Dia ingin memastikan Sumedang melesat dari sisi penyerapan anggaran, realisasi kinerja, pengendalian barang dan jasa, lalu realisasi fisik.
Untuk itu, kinerja perangkat daerah di tahun 2022 harus di atas rata-rata. Sehingga di tahun 2023 kinerja pemerintahan bisa lebih optimal.
Baca Juga: Ponsel Lipat Pertama Vivo Bakal Rilis Beberapa Hari Lagi, Yuk Cari Tahu Spesifikasinya
"Jika kinerja pemerintahan optimal maka semua indikator makro pembangunan mulai dari LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi), angka kemiskinan, IPM (IndekPembangunanManusia), indeks gini dan pengangguran bisa melampaui target," pungkasnya.***
