Network
GALAMEDIA - Hasil Musyawarah Cabang (Muscab) Demokrat Kota Bandung menghasilkan kekecewaan bagi 18 Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC).
Ketua BPOKK DPC Partai Demokrat Kota Bandung, Mas Grindo mengatakan, belasan DPAC Demokrat merasa diperlakukan tidak adil dan menolak hasil Muscab serentak yang digelar di Hotel Preanger Kota Bandung, beberapa waktu lalu.
Para DPAC mendatangi DPP Partai Demokrat menggugat hasil pelaksanaan Muscab Partai Demokrat Kota Bandung tahun 2022 ke Mahkamah Partai dan BPOKK pada Jumat, 15 Juli 2022.
Baca Juga: Aan Andi Purnama Terpilih Jadi Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandung
"Mereka menuntut hasil Muscab dibatalkan. Kami kader Partai Demokrat Kota Bandung menyampaikan kronologis keberatan, dan protes atas hasil muscab," kata dia kepada wartawan di Sekretariat DPC Partai Demokrat Kota Bandung, Minggu, 17 Juli 2022.
Dikatakannya, sejak awal pimpinan DPP BPOKK Partai Demokrat sudah tidak adil dalam memimpin jalannya Muscab.
Ia mencontohkan Muscab yang diikuti calon tanpa dukungan suara DPAC partai, meski melanggar aturan partai bisa lolos jadi calon. Sementara pimpinan sidang pun mengabaikan PO yang sah dan resmi.
"Ada beberapa daerah yang calon ketuanya mendapat suara dukungan tinggi tapi dikalahkan oleh calon yang dukungan suaranya kecil. Salah satunya adalah Kabupaten Karawang, yaitu Bupati Cellica. Ini jelas bermasalah," jelasnya.
"Sesuai dengan peraturan organisasi, dalam hal ini calon memang harus mendapat dukungan dua puluh persen suara DPAC, tapi yang dipilih oleh tim lima malah calon yang tak mendapat dukungan suara DPAC," terangnya.
Baca Juga: Jadi Calon Ketua Partai Demokrat Kota Bandung, Aan Andi Purnama Didoakan Kiai dan Sesepuh NU
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPAC Kecamatan Gedebage Kota Bandung RB. Eko Susetyo menuturkan, calon ketua DPC Kota Bandung yang didukung mayoritas DPAC dapat dikalahkan oleh calon ketua lainnya.
"Seharusnya, tim lima mengevaluasi calon secara seksama, dengan kondisi sekarang buntut hasil muscab menimbulkan keretakan di tubuh Partai Demokrat Kota Bandung, maka harusnya DPP bertanggung jawab atas hasil Muscab yang tidak jelas penilaiannya dan parameternya," jelas mantan Anggota DPRD Kota Bandung tersebut.
Eko menjelaskan, kondisi saat ini akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, sebab bukan tidak mungkin kader yang kecewa akan keluar dari partai satu persatu.
"Karena setelah diputuskan pemenangnya dari kubu yang didukung oleh suara minoritas, ini menyebabkan para kader merasa hak suaranya dilecehkan," ucapnya.
Baca Juga: Partai Demokrat Bisa Menang di Pileg 2024 Asal Ramah Terhadap Milenial
Hasil Musyawarah Cabang untuk memilih Ketua DPC Demokrat Kota Bandung ini menimbulkan kontroversi. Menurutnya penetapan Ketua DPC Demokrat yang melalui persetujuan Tim Lima yang terdiri dari Ketua Umum, Sekertaris Jendral dan Ketua BPOKK DPP, Ketua dan Sekretaris DPD Jawa Barat, penetapan yang dilakukan tidak melalui prosedur partai.
Ia menambahkan, DPP telah menetapkan Ketua DPC hasil fit and proper test Muscab oleh Tim Lima. Namun, DPP menghubungi langsung ketua terpilih tetapi tidak menyebut siapa yang terpilih karena belum mendapatkan surat resmi.
"Saat dikonfirmasi, BPOKK membenarkan bahwa DPP telah menetapkan Ketua DPC di Kota Bandung," tandasnya.***
