Network
GALAMEDIANEWS - Gencatan senjata di Sudan akhirnya berhasil disepakati. Pihak-pihak yang bertikai di Sudan telah secara resmi menyetujui penghentian perang selama 72 jam, yang dimulai pada hari Selasa, 25 April 2023. Sementara itu, beberapa negara Barat, Arab, dan Asia terus berlomba-lomba mengeluarkan warganya dari negara tersebut.
Gencatan senjata di Sudan tersebut dikatakan oleh Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken, Ia mengatakan bahwa kedua pihak yang bertikai di Sudan mencapai kesepakatan setelah negosiasi yang intens selama dua hari.
Setelah mediasi AS, pihak yang bertikai di Sudan menyetujui gencatan senjata selama 72 jam, demikian diumumkan oleh Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken. Evakuasi warga negara asing dimulai
Pasukan Bantuan Cepat (Rapid Support Forces/RSF) telah mengkonfirmasi bahwa mereka telah menyetujui gencatan senjata untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan.
"Kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap gencatan senjata secara menyeluruh," kata RSF.
Ribuan orang mengungsi
Puluhan ribu orang, termasuk warga Sudan dan orang asing, terpaksa mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Mesir, Chad, dan Sudan Selatan.
Di tengah cuaca yang panas, sebuah konvoi yang terdiri dari 65 kendaraan yang membawa puluhan anak-anak dan ratusan diplomat dan pekerja asing saat ini melakukan perjalanan sejauh 800 kilometer dari ibu kota, Khartoum, ke Port Sudan di Laut Hitam.
Jepang mengatakan bahwa semua warganya yang ingin meninggalkan Sudan telah berhasil dievakuasi. Sementara itu, Paris mengatakan bahwa mereka telah menyusun jadwal untuk evakuasi 491 orang, termasuk 196 warga negara Prancis, sisanya dari 36 negara lainnya.
Pada hari Senin, 24 April 2023 setidaknya empat pesawat angkatan udara Jerman mengevakuasi lebih dari 400 orang dari berbagai negara, sementara kementerian luar negeri Arab Saudi mengatakan bahwa sekitar 356 orang juga telah dievakuasi, termasuk 101 warga negara Arab Saudi dan 26 orang dari negara lain.
Terhambatnya operasi bantuan kemanusiaan
Baca Juga: Gencatan Senjata di Sudan Gagal Disepakati, Pertempuran Terus Berlanjut
Situasi di negara terbesar ketiga di Afrika dengan 46 juta penduduk ini memburuk akibat pertempuran. Farhan Haq, juru bicara PBB, mengatakan bahwa "pertempuran sengit" di ibu kota Khartoum telah menghambat operasi lembaga-lembaga bantuan global dengan menjarah pasokan kemanusiaan.
Beberapa telah menarik stafnya, termasuk salah satu organisasi bantuan terbesar, Program Pangan Dunia (WFP), yang telah menangguhkan misi distribusi makanannya di negara tersebut.
"Evakuasi warga Barat yang begitu cepat menunjukkan bahwa negara ini berada di ambang kehancuran. Namun, kami mengharapkan peran yang lebih besar dari Barat untuk mendukung stabilitas dengan memberikan tekanan kepada kedua belah pihak untuk menghentikan pertempuran," ujar Suleiman Awad, seorang akademisi berusia 43 tahun dari Omdurman.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa konflik di negara yang terletak di antara Laut Merah, Tanduk Afrika, dan Sahel ini "dapat menimbulkan dampak yang sangat besar... yang dapat menyebar ke seluruh wilayah dan sekitarnya."
Guterres meminta Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara untuk mengembalikan Sudan ke jalur demokrasi. Dewan Keamanan PBB akan bertemu pada hari Selasa, 25 April 2023 untuk membahas situasi di Sudan ***
