GALAMEDIA - Penyelenggaraan ibadah tahun tahun 2021 masih belum ada titik kepastian. Beredar kabar bahwa Indonesia tidak mendapatkan kuota haji.
Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan, hingga saat ini Pemerintah Arab Saudi belum memberi kepastian kuota haji kepada semua negara.
Hal itu disampaikan pada Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kementerian Agama RI di Gedung DPR RI, Senin 31 Mei 2021.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mendesak Menteri Agama untuk segera melapor kepada Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: 700 Pegawai KPK Demo, Rocky Gerung: Membuktikkan, Kekuasaan Memang Berkehendak Buruk ke KPK
"Kita berikan kesempatan kepada Gus Menteri untuk melapor kepada Presiden karena otoritas tertinggi ada di Presiden. Nanti setelah mendapatkan arahan dari Presiden kita kembali duduk bersama di Komisi VIII," ujar Ace.
"Kita sama-sama sampaikan kepada masyarakat apa kebijakan yang paling tepat demi kemaslahatan dan kemanfaatannya," sambungnya.
Menurut Ace, belakangan beredar kabar yang menyebut bahwa Indonesia tidak mendapatkan kuota jamaah haji tahun 2021. Terlebih lagi, dalam kabar itu, hanya Indonesia saja yang seolah tidak mendapat kuota haji.
"Coba kita lihat negara-negara yang jumlah Muslimnya besar. Sebagaimana isu yang ramai dibicarakan Pemerintah Malaysia telah mendapat kuota. Jangankan kuota, masih di banned (dilarang) kok posisinya," tuturnya.
Baca Juga: Tak Jadi Digelar di Bali Gara-gara Isu Kesehatan, Lokasi Munas Kadin Bergeser ke Kendari
"Ini saya untuk mendisclaimer kepada masyarakat bahwa saat belum ada penjelasan yang resmi dari Pemerintah Arab Saudi tentang kuota haji yang diberikan kepada setiap negara termasuk terhadap negara-negara Muslim," jelas dia.
"Jangan sampai ada hoaks bertebaran dimana-mana yang menyebutkan bahwa hanya Indonesia yang tidak mendapatkan kuota (Haji). Saya ingin menegaskan saja, bukan membela Pak Menteri. Supaya kita juga objektif terhadap persoalan yang dihadapi saat ini di era pandemi Covid-19," lanjut Ace.
Politisi Partai Golkar itu juga mengingatkan, yang terpenting dari penyelenggaraan ibada haji itu nantinya adalah aspek kesehatan dan keselamatan jamaah.
"Oleh karena itu Gus Menteri, saya berpikir bahwa sebaiknya kita segera ambil keputusan. Dan tetap menurut saya yang harus menjadi prioritas utama kita adalah keselamatan warga negara Indonesia," pungkasnya.***