GALAMEDIA - Mengejar kekebalan kelompok atau herd immunity, pemerintah bersama stakeholder lainnya terus melakukan vaksinasi Covid-19. Dengan harapan dapat menurunkan angka kasus Covid-19 di tanah air.
Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar, Ning Wahyu Astutik mengatakan,vaksinasi Covid-19 menjadi salah satu upaya dalam memutus penyebaran virus tersebut.
Menurutnya secara bertahap, para pengusaha melakukan program vaksinasi bagi para pegawai, keluarga pegawai, hingga masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan.
Lebih jauh, sekitar 320 ribu pegawai di perusahaan-perusahaan yang merupakan anggota Apindo Jawa Barat telah menjalani vaksinasi Covid-19.
Namun jumlah tersebut masih terbilang kecil dibanding jumlah total pegawai di perusahaan anggota Apindo Jabar, yang mencapai 2 juta lebih.
"Karena pengusaha anggota Apindo Jabar ini tidak hanya berpikir tentang karyawan atau pegawainya saja, tapi juga keluarga pegawai termasuk masyarakat umum di sekitar perusahaan. Dengan harapan herd imunnity ini cepat terbentuk di masyarakat," ungkapnya secara virtual, Kamis, 12 Agustus 2021.
Pihaknya juga terus mendorong para pengusaha untuk semakin massif melakukan vaksinasi bagi para pegawainya. Salah satunya dengan pelaksanaan vaksinasi silih tulungan yang digelar di kawasan industri Suryacipta, Karawang.
"Program vaksinasi Silih Tulungan ini merupakan kerjasama KPED Jabar, Apindo Jabar, BPJS Ketenagakerjaan, Pemprov Jabar dan Kadin Jabar. Dalam kegiatan ini, kita mempersiapkan 30 ribu vaksin yang tidak hanya diperuntukkan bagi pegawai saja, tapi juga keluarga pegawai dan masyarakat umum. Apindo Jabar pun menyediakan 500 paket sembako bagi masyarakat terdampak pandemi," tuturnya.
Ning menuturkan, akselerasi pelaksanaan vaksinasi menjadi salah satu strategi para pengusaha dalam membantu penanganan pandemi.
Mengingat dengan vaksinasi, maka herd immunity di perusahaan, sekitar perusahaan, dan secara umum di Jabar bisa secepatnya terbentuk.
"Jadi jika vaksinasi terus diakselerasi, maka herd immunity makin cepat terbentuk, dan PPKM tidak lagi diperpanjang. Bagaimana pun juga, PPKM yang terus diperpanjang ini cukup berdampak bagi pengusaha, baik secara langsung maupun tidak," terangnya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah semakin gencar melakukan vaksinasi bagi masyarakat. Diakuinya yang menjadi permasalahan saat ini, yakni terkait ketersediaan vaksin Covid-19.
"Kendalanya yakni soal ketersediaan vaksin untuk karyawan itu sendiri yang belum maksimal. Selama ini kita dibantu TNI dan Polri karena kita sendiri belum tahu soal ketersediaan vaksin. Bahkan beberapa perusahaan anggota kami mempersiapkan hadiah agar karyawannya mau divaksin," jelasnya.
Jika pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhambat, lanjutnya, bisa berakibat fatal bagi para pengusaha. Salah satunya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kemungkinan besar tidak bisa dibendung.
"Sebenarnya, pengusaha itu tidak harus disidak hingga disanksi terkait ketentuan dalam PPKM seperti operasional 50 persen. Mereka juga tahu dampaknya jika tidak mengikuti aturan yang ditetapkan, tapi bagaimana memberikan stimulus bagi pengusaha sehingga perekonomian bangkit," ucapnya.
Terlebih, dengan kebijakan lockdown yang diterapkan pemerintah Vietnam berdampak cukup positif bagi Indonesia. Salah satunya permintaan ekspor produk alas kaki dan garment yang dialihkan ke Indonesia.
"Salah satunya perusahaan sepatu NB di Jabar melaporkan jika pemesanan ekspor yang biasanya ke Vietnam itu sudah dialihkan ke Indonesia. Kita tidak bisa memungkiri kalau Vietnam itu negara kedua terbesar untuk produksi merk-merk branded untuk kebutuhan ekspor. Ini merupakan peluang, sehingga vaksinasi harus terus diakselerasi agar produksi bisa berjalan dan PPKM tidak lagi diperpanjang," tambahnya.***