GALAMEDIA - Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia mengungkapkan tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai 72 persen atau tertinggi selama pandemi COVID-19.
"Tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi meningkat tajam dari 59 persen pada Agustus 2021 menjadi 72 persen di November 2021," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat merilis survei bertajuk Kinerja Presiden, Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi dan Peta Elektoral Terkini melalui keterangan tertulis, Minggu, 5 Desember 2021.
Survei tersebut dilakukan dalam rentang 2 hingga 6 November 2021 yang mewawancarai 2.020 responden.
Kenaikan kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi tersebut pertama kalinya terjadi. Sebab, sejak pandemi atau selama dua tahun berturut-turut kepuasan publik terhadap kinerja Presiden selalu mengalami penurunan.
Baca Juga: Baca Doa Ini Ketika Terjadi Berbagai Bencana Seperti Gunung Meletus Agar Kekhawatiran Berkurang
"Biasanya, approval rating selama dua tahun berturut-turut, (termasuk) setelah Pilpres 2019 selalu mengalami penurunan," kata dia.
Artinya, kenaikan 13 poin ini menjadi hal baru selama pandemi, kata Burhanuddin.
Indikator Politik Indonesia mencatat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden disebabkan persepsi ekonomi yang terus membaik. Faktor lain yang mendongkrak juga terkait keberhasilan Pemerintah menangani pandemi COVID-19.
"Dalam catatan kami, dua faktor ini, persepsi ekonomi yang terus membaik dan keberhasilan menangani pandemi COVID-19, membuat approval rating terhadap kerja Presiden Jokowi naik," ujarnya.
Terkait persepsi ekonomi yang terus membaik, dari hasil survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada Oktober 2021 juga mencatatkan hal serupa yakni terjadi kenaikan indeks keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi nasional.
Baca Juga: Gunung Semeru Erupsi, Berdampak ke Kawasan Wisata Bromo?
Artinya, masyarakat semakin optimistis kondisi ekonomi nasional terus membaik seiring membaiknya penanganan pandemi.
Burhanuddin menilai kebijakan "gas dan rem" yang selama ini diterapkan Pemerintah mampu menyeimbangkan aspek pemulihan ekonomi dan kesehatan.***