Refly Harun: Periode Kedua Jokowi Tak Lebih Baik dari Periode Pertama, Dengan Segala Hormat

GALAMEDIA – Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun mengomentari tagar Jokowi Makin Diktator yang sempat trending di media sosial Twitter pada Selasa, 8 Maret 2022.

Menurut Refly, tagar tersebut bisa muncul karena kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Refly melalui kanal Youtube Refly Harun Rabu, 9 Maret 2022.

“Ya tentu kita lihat dictatorship nya itu kan dari sisi kebijakan-kebijakan yang diambil ya. Ada yang bilang constitutional dictatorship ya, diktator tapi berbasiskan pada aturan atau konstitusi. Tapi tetap saja diktator,” ujarnya.

Dengan segala hormat kepada Jokowi, Refly mengaku merasakan bahwa periode kedua ini tidak lebih baik dari periode pertama.

“Saya dengan segala hormat dan respect pada Presiden Jokowi juga merasakan bahwa periode kedua ini tidak lebih baik dari periode pertama, kalau kita bicara tentang demokrasi dan good governance,” jelasnya.

“Makin terasa bahwa periode kedua ini involutif ya, cara berpikirnya itu makin menurun, kemudian bangunan sistem ketataan negaraan nya juga bukan tertata lebih rapi,” imbuhnya.

Baca Juga: LINK NONTON LIVE STREAMING Persib vs Arema FC Malam Ini Mulai Pukul 20.00 WIB di Indosiar GRATIS

Bahkan, di periode kedua terkesan ada pihak yang ingin Jokowi terus berkuasa.

“Malah terkesan bahwa ada pihak-pihak di seputar kekuasaan yang betul-betul menginginkan, katakanlah Presiden tetap berkuasa, memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak populer dan tidak mensejahterakan, seperti pembangunan IKN dan sebagainya,” ungkapnya.

Baca Juga: HEAD TO HEAD dan Link Live Streaming Persib vs Arema FC: Maung Bandung vs Singo Edan Siapa Lebih Unggul?

Maka tidak heran, kata Advokat ini, bila kritik semacam tagar itu lebih vokal disuarakan oleh rakyat di periode kedua Jokowi.

“Jadi tidak heran kalau kritik itu lebih kencang di periode kedua ini,” ucapnya.

Refly mengatakan sudah banyak publik yang memprotes seperti ini dan tentu menjadi pembelajaran bagi pemerintahan.

Baca Juga: Wirda Mansur Dicap Pembohong oleh Netizen, Yusuf Mansur Pasang Badan: Asli Dia Kuliah, Ada Kartu Mahasiswanya

“Banyak yang memprotes hal-hal seperti ini, dan tentu ini menjadikan pembelajaran ya,” tuturnya.

Jika disebut diktator, Refly tidak setuju, tapi kalau melihat kebijakan memang tidak berpihak kepada rakyat.

Baca Juga: Pengamat Desak BNPT Dibubarkan Jika Terus Mencurigai Dakwah: Harusnya Urus Teroris

“Kalau kita bicara diktator, mungkin tidak. Tapi kebijakan-kebijakan makin tidak berpihak kepada rakyat, nah itu barangkali bisa kita lihat satu demi satu kebijakan, termasuk kebijakan IKN misalnya,” tandasnya. ***