GALAMEDIA - Kabupaten Bandung berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2021.
Ini menjadi yang ke-6 kalinya Pemkab Bandung meraih opini WTP, status yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang ditunjukkan dalam hasil pemeriksaan tergolong wajar.
WTP sendiri merupakan opini audit tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terkait keuangan negara dan daerah.
Pada Sabtu 21 Mei 2022 lalu, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Sugianto menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Kota Bandung tahun 2021 oleh BPK Perwakilan Jawa Barat, di Gedung Aula BPK Jabar.
Baca Juga: Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Didakwa Terima Suap Rp 10 M, Terancam 20 Tahun Penjara
Turut hadir dalam acara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Perwakilan Ketua BPK Jabar, dan para jajaran Pemkab Bandung.
Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Sugianto atau biasa dipanggil sebagai Kang Sugih, menyatakan, atas nama pimpinan dan anggota DPRD, sangat bersyukur dan berterima kasih berkat kerja sama dan kinerja semua pihak termasuk juga eksekutif sekaligus legislatif.
"Semoga ini menjadi motivasi pendorong bagi kita Pemerintah Kabupaten Bandung untuk terus meningkatkan kedisiplinan dalam penggunaan anggaran di Kabupaten Bandung," ujar Kang Sugih dalam keterangannya, Senin, 30 Mei 2022.
Kang Sugih optimistis prestasi Opini WTP bukanlah sebuah akhir perjuangan melainkan menjadi awal semangat untuk Pemkab Bandung terus bekerja lebih baik lagi untuk mencapai keberhasilan-keberhasilan yang lain.
"Tentunya WTP ini bukan akhir dari segala-galanya, namun ini merupakan bahan baku atau modal kita untuk terus menggali apa yang menjadi saran dan masukan dari BPK RI Jawa Barat," lanjutnya.
Baca Juga: Dukung Pengembangan UMKM Kopi, PLN Salurkan Bantuan Mesin Pengemasan Otomatis di Kendal
Tidak hanya itu, BPR KI juga menemukan beberapa catatan terkait Opini WTP tersebut.
Kang Sugih selaku Ketua DPRD Kabupaten Bandung mengajak pihak-pihak yang terlibat dengan Pemkab Bandung untuk menyempurnakan catatan yang ditemukan tersebut.
"Kami akan lebih menyempurnakan beberapa catatan yang ditemukan oleh BPK RI. Kami bersama Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung juga wajib menemukan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut," tuturnya.
Dikatakan Kang Sugih, pencapaian Pemkab Bandung ini bukan hanya berpengaruh positif kepada citra DPRD Kabupaten Bandung.
Namun juga bisa meningkatkan kredibilitas DPRD Kabupaten Bandung di mata masyarakat.
"Semoga kinerja Pemkab Bandung lebih baik lagi agar adanya raihan opini WTP selanjutnya," ujarnya.
Ia pun mengajak masyarakat Kabupaten Bandung untuk menyampaikan aspirasinya melalui sosial media DPRD Kabupaten Bandung ada di Instagram @dprdkabupatenbandung, Facebook Page DPRD Kabupaten Bandung, dan Twitter @dprdkabbandung.***