Network
GALAMEDIA - Pakar hukum tata negara, Dr Johanes Tuba Helan menilai kerumunan warga dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak bisa dibandingkan dengan kasus Rizieq Shihab terkait kerumunan di Petamburan, Jakarta lalu.
Pakar dari Universitas Nusa Cendana (Undana) itu menilai kerumunan warga di Maumere, Kabupaten Sikka, saat kunjungan Presiden Jokowi pada 23 Februari 2021 merupakan spontanitas warga sendiri.
Sementara kerumunan di Petamburan terjadi karena warga diundang Rizieq Shihab yang menikahkan anaknya.
Baca Juga: Innalillahi Wainna Ilaihi Rojiun, Kabar Duka Datang dari Emil Salim, Sang Istri Meninggal Dunia
Maka tidak tepat membandingkan kerumunan di NTT dengan kasusnya Rizieq Shihab, karena kasusnya jelas berbeda.
Ia mengatakan kerumunan warga di Maumere yang dinilai melanggar protokol kesehatan Covid-19 terjadi karena spontanitas warga yang datang ingin bertemu dengan Kepala Negara.
"Warga berkerumun bukan karena diundang atau dipersiapkan sebelumnya, sehingga berbeda dengan kasus kerumunan di Petamburan," tutur Johanes dikutip Galamedia dari Antara.
Baca Juga: Nurdin Abdullah Terjaring OTT, PDIP Kembali Disorot, Netizen: Perasaan Sahabatan Sama KPK
Dengan demikian, tidak tepat jika Presiden Jokowi dituduhkan menjadi penyebab kerumunan warga karena ia sendiri juga hadir sebagai tamu.
Lebih lanjut, dosen Fakultas Hukum Undana itu mengatakan, dengan kasus yang jelas berbeda ini, maka tidak tepat dijadikan alasan bagi kalangan atau pihak tertentu untuk menuntut agar polisi membebaskan Rizieq Shihab bila Jokowi tidak dipidana.
Baca Juga: Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Terpapar Covid-19, Kondisinya Sudah Dilaporkan ke Ridwan Kamil
Johanes juga menilai isu seperti ini justru hanya sengaja dimainkan lawan politik untuk menyerang pemerintah yang seolah dinilai tidak adil dalam menegakkan hukum.
"Jadi sengaja dimainkan isu ini untuk muatan politik tertentu saja, sehingga memunculkan saling serang antara lawan politik," katanya pula.***
