Network
GALAMEDIA - Secara mengejutkan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan ada ikatan persaudaraan yang terganggu di masyarakat karena calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (capres) yang kalah bergabung dalam kabinet yang dibentuk sang pemenang.
Meski tak menyebut nama, calon presiden yang dimaksud menjurus pada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang bergabung ke dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Persaudaraan kebangsaan yang terganggu, setelah pemenang Pilpres diperoleh, pada akhirnya yang kalah bergabung juga dengan penguasa," kata Zulhas dalam sebuah video yang diunggah di akun Youtube miliknya, Zulkifli Hasan, Rabu, 24 Maret 2021.
"Capres dan cawapres penantang, keduanya kini menjadi menteri juga, bergabung dengan Presiden yang terpilih," sambungnya.
Baca Juga: Ajak Politisi dan Kader Belajar dari Alam, Megawati Soekarnoputri: Pelihara Saja Kodok Banyak
Disebutkan, langkah capres penantang bergabung ke dalam kabinet presiden terpilih itu dengan istilah 'tidak ada berkuasa dan tidak berkuasa'.
Menurut Zulhas, konsekuensi dari hal tersebut adalah masyarakat terbelah dan menghasilkan kubu-kubu tertentu yang saling bertentangan.
"Polarisasi politik yang menimbulkan permusuhan dan bahkan kebencian, cebong vs kampret, buzzer vs kadrun, bisa terus tereskalasi menjadi pikiran us vs them," ujarnya.
Ia mengatakan politisasi agama juga dilakukan secara brutal hingga menghasilkan Islamisme yang sempit dan simbolik belaka.
Menurutnya, hal tersebut memungkinkan masuknya paham-paham ekstrem dan radikal.
Baca Juga: Polisi dan PPATK Akhirnya Saling Lempar Soal 92 Rekening FPI, Penyidik Bareskrim Tak Pernah Minta Pemblokiran
Secara lugas, ia menyatakan hal tersebut menyedihkan.
Disebutkan, keutuhan berbangsa dan bernegara dalam kondisi bahaya lantaran polarisasi akibat politik hanya menimbulkan kebencian di masyarakat.
"Pesta demokrasi yang mahal sekali ongkosnya bagi parpol maupun peserta pemilu menghasilkan pola-pola yang sifatnya transaksional, merugikan, dan membodohkan masyarakat. Sementara tensi politiknya tidak dikelola dengan baik," ujar Wakil Ketua MPR itu.
Berangkat dari itu, Zulhas mengusulkan dilakukan rekonsiliasi nasional untuk mengembalikan keutuhan kita dalam berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, para elite nasional harus meminta maaf kepada masyarakat dan berjanji tidak lagi menggunakan politik identitas dan SARA demi meraih kekuasaan.***
