Network
Menurut penuturan Jokowi, pemerintah selalu merujuk kepada data, serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam mengatasi pandemi.
"Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu, dengan merujuk kepada data-data terkini. Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten," ujarnya.
Baca Juga: Anaknya Lahir di Hari Ulang Tahun Rafathar, Aldi Taher Minta Raffi Ahmad Biayai Persalinan Istrinya
"Justru itulah yang harus kita lakukan, untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat," katanya.
Lebih lanjut, Jokowi menyebut perubahan kebijakan itu terjadi karena virus corona yang selalu berubah dan bermutasi. Menurutnya, penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi.
"Pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari ini membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dibanding pada situasi normal," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Politikus Partai Gerindra Fadli Zon pun memberikan kritik pada pidato yang disampaikan Jokowi.
Tanggapannya ia sampaikan melalui akun media sosial Twitter pribadinya miliknya @fadlizon pada Senin 16 Agustus 2021.
Menurut Fadli Zon, seharusnya Presiden Jokowi menyampaikan permintaan maaf dan duka cita atas wafatnya warga Indonesia akibat pandemi Covid-19.
Anggota DPR RI ini menyayangkan karena di kesempatan tersebut, Presiden Jokowi tidak menyampaikan permohonan maafnya.
