Network
GALAMEDIA - Founder Majelis Penderitaan Rakyat alias MPR, Habib Ali Ridlo Assegaf alias Babeh Aldo menyatakan dirinya sudah enggan menyatakan dirinya sebagai kadrun sejati karena hal itu merupakan propaganda untuk memecah belah bangsa.
Menurutnya, saat ini rakyat Indonesia terus dipecah belah dengan berbagai isue.
"Termasuk antara umat beragama, tak hanya ummat Islam, termasuk juga agama lain. Propaganda yang dilakukan orang-orang tersebut, saya enggak mau nyebut siapa, itu sudah memperalat semua, termasuk perpecahan antar umat beragama. Saya pun termasuk korban," ujarnya pada tayangan video pada kanal Refly Harun Podcast 'KAPOK DUKUNG PRABOWO, BENTUK MPR (MAJELIS PENDERITAAN RAKYAT)!!', Senin, 6 September 2021.
Sehubungan itu, ia pun enggan menyatakan dirinya sebagai kadrun atau kelompok tertentu.
"Asalnya saya kan suka menyatakan kadrun sejati, kadrun hakiki. Oh ternyata itu propagandanya, mereka sengaja begitu untuk membuat masyarakat semakin terpecah belah. Saya ogah lagi," lanjutnya.
Baca Juga: Ketua PBNU Dukung Jabatan Presiden 3 Periode, Ali Syarief Serukan Perlawanan
Disebutkan, begitu juga umat beragama lain. Hal itu terungkap karena deklarator MPR pun ada seorang pendeta, yakni pendeta Doni David.
"Kita saling curhat sebelum deklarasi. Kini kita sudah punya titik temu," ujarnya.
"Bahkan tentang Habib Rizieq pun akhirnya mereka tahu,.. iya ya ternyata enggak begitu. Jadi Habib Rizieq itu dijadikan isue untuk perpecahan kita rakyat Indonesia .. Karena itulah muncul majelis penderitaan rakyat yang mengatasnamakan rakyat," ungkapnya.
"Saya bukan rakyat yang memperjuangankan Islam di Indonesia tapi umat islam yang memperjuangkan rakyat di Indonesia," cetusnya.
Ia mengatakan, MPR ini akan menampung aspirasi rakyat atas berbagi permasalahan yang dihadapinya. Ia pun mencontohkan soal sertifikat vaksin.
"Sebelum Covid-19, rakyat itu sudah banyak yang menderita. Dengan adanya sertifikat vaksin ini banyak rakyat yang semakin menderita," ujarnya.
Terkait hal itu, pada 6-10 September MPR bakal mengumpulkan KTP orang jakarta yang merasa keberatan dengan kebijakan sertifikat vaksin yang mewajibkannya sebagai syarat administrasi.
"Nanti pada 13 September kita bakal ke PTUN untuk melayangkan gugatan. Saat ini sudah ada 150 orang yang terkumpul," ujarnya.
Babeh Aldo mengatakan jika ada pekerja yang dipecat gara-gara masalah Sertifikat Vaksin, maka pihaknya bakal melakukan mediasi dengan pihak perusahaan atau melakukan somasi.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 7 September 2021: Cerdas! Al Telepon Nino untuk Pastikan Soal Kue Kiriman Ojol
Tak hanya itu, lanjut dia, MPR pun tengah mendata korban KIPI (kejadian ikutan pasca imunisasi) setelah mengikuti vaksinasi. "Ini korbannya banyak juga," ungkapnya.
Ia mengatakan gerakan MPR ini untuk membangkitkan kesadaran rakyat. "Kita mau mengajak seluruh rakyat untuk sadar, kita jangan salahkan pejabat. Kita ga mau ribet lah sama pejabat lagi," katanya.
Gerakan tersebut, lanjut dia, mendapat dukungan dari pemerintah, khususnya Kantor Staf Presiden.
"Kita disambut baik. Itu ada staf yang biasa debat, saya bingung kok enggak didebat. Itu Ali Mochtar Ngabalin kayak mendukung-mendukung gitu," ungkapnya.
Menurutnya, hal itu pun sangat beralasan karena MPR tidak anti rezim melainkan anti penindasan dan tidak anti demokrasi.
Baca Juga: Kudeta Guinea Karena Presiden 3 Periode, Anggota DPR: NKRI Harus Terhindar dari Peristiwa Ini
Dalam tayangan video di kanal Majelis Penderitaan Rakyat, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengucapkan selamat atas Deklarasi MPR.
Ia pun berharap agar para deklarator bisa menjalankan kegiatannya dengan baik untuk menampung aspirasi sesuai harapan.
"Kami sambut gembira, saya percaya orang-orang di MPR ini memiliki pikiran sehat. MPR ini kita harapkan jadi wadah banyak pikiran dan keluh kesahnya rakyat, baik di masa pandemi maupun setelah pandemi berakhir," ujarnya.***
