Network
GALAMEDIA - Dalam upaya mendukung pembangunan nasional di masa depan, menata dan mengelola Diaspora Indonesia pada 2030 menjadi hal yang penting dilakukan.
Menuju hal itu, Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) pun menjadi salah satu lembaga yang terlibat dalam peluncuran Platform Multi Stakeholder Collective Leadership Specialist Indonesia (CLSI).
Platform multi stakeholder ini merupakan langkah konkret dari bertemunya para giat isu diaspora Indonesia dari berbagai kalangan.
Mulai dari perwakilan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP), UNPAR, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Indonesian Diaspora Network Global (IDN-G), Diaspora Connect, Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Prakarsa, hingga GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) Indonesia.
Wakil Ketua Pelaksana Dialog Multipihak sekaligus dosen Hubungan Internasional (HI) Unpar, Anggia Valerisha menuturkan, CLSI tersebut nantinya bakal memfasilitasi keterlibatan diaspora dalam visi Indonesia 2030.
"Sejak awal digagasnya kegiatan ini, Unpar berinisiatif untuk berperan sebagai host kegiatan dengan didukung oleh Program Migration and Diaspora (PMD), lembaga pembangunan Pemerintah Jerman untuk Kerja Sama Pembangunan Internasional atau GIZ Indonesia," terang Anggia, dalam keteranganya, Selasa, 12 Oktober 2021.
Anggia mengungkapkan, platform ini lahir dari hasil pelatihan yang dimulai sejak Februari 2021.
Pelatihan tersebut terdiri dari tiga modul yang disesuaikan dengan kekuatan dan kebutuhan sistem pemangku kepentingan Indonesia yang relevan.
Modul tersebut juga akan menggabungkan pembelajaran dari pekerjaan yang sedang berlangsung dalam isu diaspora.
Baca Juga: Tamara Bleszynsky Tiba-tiba Datang ke Barareksrim Polri, Ada Apa Ya?
"Ketiga modul kepemimpinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kapasitas dialog dan aksi seputar kebijakan migrasi dan diaspora," ujarnya.
"Para peserta pelatihan dilengkapi dengan seperangkat alat kepemimpinan profesional, kapasitas keterlibatan pemangku kepentingan, dan keterampilan fasilitasi dialog untuk pengaturan multi-pemangku kepentingan (multi-stakeholders dialog)," papar Anggia.
Mewakili Unpar, Anggia bersama Elisabeth A Satya Dewi, Ketua Jurusan Hubungan Internasional (HI) Unpar telah lulus menjalankan tiga modul pelatihan dan tersertifikasi menjadi Collective Leadership Specialists.
Anggia pun menilai, diaspora Indonesia sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional ke depan.
Pasalnya, pembangunan nasional perlu didukung sumber daya manusia yang mumpuni dan untuk mencapai target sesuai visi pemerintah, peran dan kontribusi diaspora diperlukan dalam berbagai bentuk.
Baca Juga: Pemerintah Geser Hari Libur Maulid Nabi 2021, Kemenag: Antisipasi Klaster Baru Covid-19
"Peringatan 100 tahun Indonesia Emas di tahun 2045 menjadi momentum penting bagi Indonesia. Apalagi dengan bonus demografis yang akan terjadi nanti," kata dia.
"Maka, kami berpikir tahun 2030 menjadi tahun penting untuk menata dan mengelola Diaspora Indonesia. Apalagi di tahun tersebut juga terdapat target-target SDGs yang perlu dicapai," lanjut Anggia.
Platform CLSI secara resmi akan diluncurkan pada November 2021. Peluncuran menjadi bentuk pengakuan yang dinilai penting bagi kelanjutan kerja kolaboratif antar pemangku kepentingan dalam isu diaspora.
Baik di antara sektor publik Kementerian/Lembaga ataupun dengan sektor swasta, akademia dan masyarakat sipil.
Selain itu, Faktas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Unpar pun telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan GIZ.
Dimana salah satu poinnya adalah GIZ mendukung pendirian Pusat Studi Diaspora (Centre for Diaspora Studies) di lingkungan UNPAR.
"Harapannya selama satu tahun ke depan kerja sama ini bisa membuahkan berbagai bentuk publikasi ilmiah, non ilmiah, rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, pelaksanaan berbagai program kerja seperti seminar, pelatihan, pertukaran staf fakultas yang berkaitan dengan isu diaspora," terang Anggia menuntaskan.***
