Network
GALAMEDIA - Anggota Komisi IV DPR RI. Slamet mengingatkan bahwa perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ini berpotensi memperbesar bencana ekologis di daerah Kalimantan Timur, khususnya daerah yang menjadi lokasi inti maupun penunjang proyek IKN ini.
Menurutnya, perpindahan IKN harus berdasarkan kajian yang mendalam dan tidak boleh terburu-buru.
Seperti diketahui, Pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) yang tengah dilakukan ditujukan untuk menjadi legal standing perpindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Penajam Paser Utara (PPU).
Baca Juga: MIRIS! Di Penghujung Tahun 2021, 3 Bangunan Sekolah di Kabupaten Lebak Ambruk
Nantinya wilayah IKN ini tersebar seluas lebih dari 250 ribu hektare dengan kontur wilayah mulai dari perbukitan, Daerah Aliran Sungai (DAS) sampai di wilayah pesisir.
“Dari penelusuran kami hampir belum ada penelitian ilmiah yang spesifik membahas terkait dengan perpindahan IKN ini dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan atau yang kita kenal dengan pilar pembangunan berkelanjutan,” ujar Slamet di Jakarta, Kamis, 30 Desember 2021.
Dikatakannya, penelitian ilmiah terkait dengan bencana ekologis sangat penting untuk dilakukan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk memindahkan IKN.
Baca Juga: Amanda Manopo Buat Kaget Publik dengan Harga Tasnya yang Mencapai Puluhan Juta: Kaya DP Mobil!
Mengingat sinyal potensi bencana tersebut sudah ditemukan dalam dokumen Rapid Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2020.
"Ancaman kekeringan, kekurangan pangan dan tentu saja potensi banjir bandang yang baru-baru ini terjadi perlu segera mendapatkan perhatian yang serius jika tidak potensi bencana ekologis akan mengancam wilayah IKN yang baru tersebut. Belum lagi terkait dengan lingkungan dan konservasi Wilayah IKN memiliki keanekakaragaman hayati yang sangat beragam," ungkapnya dikutip dari laman dpr.go.id.
