Network
GALAMEDIA - Kericuhan yang terjadi antara warga dan aparat di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah disorot banyak pihak.
Sejumlah pihak menilai sikap represif kepolisian terhadap warga Desa Wadas yang menolak pengambilan batu andesit terlalu berlebihan.
Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menilai tindakan aparat kepada warga Desa Wadas pembebasan lahan di Wadas sangat berlebihan. Apalagi sampai melalukan penahanan.
Baca Juga: Jelang Laga Persib Bandung Kontra PSS Sleman, Selesai Karantina Pemain Kebut Latihan
"Presiden selalu mengingatkan hal itu kepada kita semua. Presiden menginginkan selesaikan setiap persoalan dengan mengedepankan dialog. Pemerintah juga berharap masyarakat memahami nilai strategis dari pembangunan tersebut," katanya.
Namun di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah aksi represif kepolisian di Desa Wadas.
Menurut Mahfud MD, situasi di Desa Wadas justru aman dan damai tidak seperti yang tersiar di media sosial.
"Semua informasi dan pemberitaan seakan suasana mencekam pada kemarin itu sama sekali tidak terjadi sebagaimana digambarkan terutrama di media sosial. Wadas dalam keadaan tenang dan damai terutama sekarang ini," kata Mahfud MD dalam jumpa pers, Rabu kemarin.
Menyikapi bedanya sikap antara KSP dan Mahfud MD, membuat Mantan Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie jadi bingung.
Alvin Lie pun mempertanyakan mana kebenaran yang terjadi di Desa Wadas tesebut.
"Menurut Prof @mohmahfudmd tindakan Polri sudah sesuai prosedur. Mana yg benar nih?," cuitnya di Twitter @alvinlie21, dikutip Galamedia, Kamis 10 Februari 2022.
Seperti diberitakan sebelumnya, meski berujung penolakan dari sebagian warga Mahfud MD memastikan, pengukuran tanah di Desa Wadas tetap dilanjutkan.
Baca Juga: Hari Valentine Hampir Tiba. Ini Dia Rekomendasi Hadiah Untuk Pasanganmu
Menurut Mahfud MD, pembangunan Bendungan Bener yang akan mengambil batu andesit dari Desa Wadas merupakan proyek strategis nasional (PSN).
"Pengukuran tanah akan tetap dilanjutkan dengan pendampingan pengamanan terukur melalui pendekatan persuasif dan dialogis. Seluruh tahapan rencana penambangan sudah dikooradinasikan dan menyertakan komnas HAM," tuturnya.***
