Network
GALAMEDIA - Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden di tengah masyarakat terus bergulir. Kembali muncul dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada Selasa (29/3/2022) kemarin.
Dalam Silatnas Apdesi itu, turut hadir Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan deklarasi dukungan kepada Presiden Jokowi agar menjabat tiga periode usai Lebaran 2022 mendatang.
Baca Juga: Terbaru Berikut 20 Link Twibbon Menyambut Bulan Ramadhan 2022 (1443 H) Cocok untuk Dibagikan di Media Sosial
"Habis lebaran kami deklarasi (perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode)" kata Surta.
Surta menilai Presiden Jokowi memberi perhatian yang penuh kepada para kepala desa selama ini.
“Beliau peduli sama kita. Itulah harapan kita, siapa tahu ke depan semua lebih baik. Teman-teman sepakat tadi, 3 periode, lanjutkan,” ujarnya.
Baca Juga: Pendidikan di Pondok Pesantren Diibaratkan 'Charger'
Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan semua pihak harus menaati konstitusi UUD 1945, meskipun saat ini muncul wacana perpanjangan masa jabatan Presiden di tengah masyarakat.
“Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya," ujar Presiden Jokowi usai meninjau Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu 30 Maret 2022.
Pernyataan Presiden tersebut sebagaimana dikutip Galamedia dari Antara, juga ditujukan untuk menanggapi riuh masyarakat yang meneriakkan tiga periode kepemimpinan Presiden Jokowi saat Presiden menuju Pasar Baledono di Kabupaten Purworejo, hingga Pasar Rakyat di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dari Bandara Internasional Yogyakarta (YIA).
Baca Juga: Telkom Regional 3 Dukung Pembelajaran Digital di Kota Tasikmalaya
Dalam beberapa waktu terakhir, turut muncul wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 yang dihembuskan beberapa ketua umum partai politik. Salah satu pimpinan partai yang mengusung wacana penundaan Pemilu 2024 adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Muhaimin, yang juga Wakil Ketua DPR, mengusulkan Pemilu 2024 ditunda setelah mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi.
“Dari semua (masukan) itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata Muhaimin.
Baca Juga: SEDANG BERLANGSUNG, Ini Link Live Streaming Arema FC vs PSM Makassar di Liga 1
Menurut Muhaimin, usulan tersebut muncul karena dia tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi COVID-19. Pemilu 2024 juga dikhawatirkan Muhaimin akan menimbulkan ketidakpastian perekonomian, serta dinilai berpotensi menimbulkan konflik. Namun, Muhaimin mengatakan penundaan Pemilu 2024 hanya sebatas usulan.
"Tentu saya hanya bisa mengusulkan dan nanti ditentukan dan dibahas oleh ketua umum," tukasnya.***
