Network
GALAMEDIA - Desakan agar aparat penegak hukum segera memproses kasus dugaan pengambilan mata air tanpa izin oleh PT DFT di Sumedang, sekaligus dugaan penjualan air tersebut ke industri tanpa izin, terus menguat.
Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti mengingatkan, penegakan hukum harus disegerakan, guna menjaga dan melindungi hak masyarakat terhadap pemanfaatan mata air.
“Dugaan kasus ini harus segera ditindak, agar tidak berlarut-larut. Penegakan hukum diperlukan, untuk menjaga dan melindungi hak masyarakat terhadap pemanfaatan mata air di wilayahnya,” ujar Ray saat dihubungi melalui telepon seluler, Sabtu 25 Juni 2022.
Baca Juga: Kebakaran di Kawasan Pasirkoja, 13 Unit Pemadam Kebakaran DIterjuankan
Desakan Ray Rangkuti, menguatkan tuntutan berbagai kalangan agar dugaan kasus tersebut segera diproses hukum.
Beberapa pihak yang sebelumnya menyuarakan penyelesaian kasus ini, antara lain anggota DPR RI, TB Hasanuddin, Wakil Ketua MPRz Hidayat Nur Wahid, Walhi Jawa Barat, Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesiaz Piter Abdullah, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, pakar hukum Universitas TrisaktizYenti Garnasih.
Bahkan, tokoh Jawa Barat yang juga mantan anggota Komisi III DPR, Deding Ishak Ibnu Sudja, juga mendesak agar dugaan kasus tersebut segera diproses hukum. Apalagi, kasus tersebut juga diduga berpotensi merugikan keuangan negara.
Ray menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas mengatur, bahwa bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Baca Juga: Kasus Pengambilan Air Tanpa Izin di Sumedang Bisa Turunkan Kepercayaan Investor
