Network
“Enggak pernah, usulan di sistem kami a eu usulan kepegawaian itu hanya diusulkan hak preogatifnya kepala OPD di masing-masing organisasi kepada bupati secara tertulis atau bisa jadi itu adalah kebijakan seorang bupati," jelasnya.
"Saya selaku pembina kepegawaian. Jadi, hanya dua bisa dilakukan. Diusulkan oleh kepala OPD atau diambil kebijakan oleh bupati, yang jelas itu kaitan dengan kinerja organisasi,” jelasnya lagi.
Sebelumnya beredar kabar mutasi puluhan pejabat yang diduga melanggar PP 17 Tahun 2020 tersebut sudah direncanakan jauh-jauh hari, karena dalam 4 bulan terakhir ada 3 (tiga) pejabat eselon II yang berganti jadi kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM).
Baca Juga: TINGGAL KLIK LINK LIVE STREAMING Tottenham Hotspurs vs Aston Villa di Sini, Laga Segera Berlangsung
Pada 22 September setelah Kepala BKSDM dilantik menjadi Sekda (Norman Nugraha), kekosongan jabatannya diisi oleh Plt dr. Agung.
Usai melantik puluhan pejabat pada tanggal 12 Oktober, karena mulai ramai carut marut mutasi, dr. Agung diganti oleh Plt Aep Durrohman (saat ini menjabat kepala Bappelitbangda) dari mulai bulan November.
Mutasi puluhan pejabat di Purwakarta tersebut, dari 61 pejabat yang dilantik bupati 47 orang diduga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
Kini masalah tersebut tengah ditangani oleh pihak Kejati Jabar dean adanya dugaan mutasi rotasi jabatan tersebut terkait jual beli jabatan.
Baca Juga: Kapan Bulan Ramadhan Tiba di Tahun 2023? Berikut Link Download Kalender Islam PDF GRATIS
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat membenarkan telah memanggil beberapa pejabat dari Kabupaten Purwakarta, untuk klarifikasi atas dugaan jual beli jabatan pada rotasi dan mutasi puluhan pejabat yang dilakukan bupati purwakarta secara mendadak.
