Network
Pemerintah juga telah menyusun instrumen pengendalian impor, di antaranya larangan terbatas, pemberlakuan preshipment inspection, maupun pengaturan pelabuhan di wilayah timur Indonesia sebagai entry point untuk komoditas yang diutamakan. “Upaya tersebut diharapkan akan menekan masuknya barang-barang impor yang sedang membanjiri Indonesia,” sebutnya.
Instrumen lainnya adalah pembenahan lembaga sertifikasi produk untuk penerbitan Standar Nasional Indonesia (SNI), penerapan SNI wajib, mengembalikan aturan pemeriksaan produk impor dari post-border ke border, menaikkan tarif Most Favored Nation untuk komoditas strategis, serta menaikkan implementasi trade remedies.
Baca Juga: Tak Berhenti Berkokok di Belakang Rumah, Depresi Seorang Pegawai Apotek Mendadak Yakin Dirinya Ayam
“Dibandingkan negara lain, Indonesia hanya menerapkan safeguard bagi 102 jenis produk dan antidumping bagi 48 produk, artinya produk impor masih mudah masuk ke Indonesia,” tegasnya.
Pemanfaatan berbagai instrumen tersebut memerlukan dukungan dari berbagai stakeholder, baik dari pelaku industri sendiri maupun dari kementerian dan lembaga lainnya. Selain itu, Kemenperin juga mendorong peningkatan konsumsi dalam negeri guna menumbuhkan demand side. “Karena apabila demand side tumbuh, maka industrinya juga akan tumbuh,” jelasnya.
Selanjutnya, untuk mengembangkan sektor industri kecil dan menengah (IKM), Kemenperin telah menempuh beberapa upaya, antara lain memfasilitasi penyerapan bahan baku bagi pelaku IKM, optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk semua sektor, menjalankan kampanye Bangga Buatan Indonesia, serta terus mendorong pelaksanaan Program P3DN.
Baca Juga: Cucuran Keringat Jadi Hakekat Kemanunggalan TNI Dengan Rakyat
“Untuk itu, kami terus mengimbau kementerian, lembaga, dan BUMN serta pihak lainnya untuk menggunakan produk-produk dalam negeri,” pungkasnya.
