Network
"Bicara soal judicial review kebijakan zonasi, secara moral kami dukung," katanya.
Pria yang akrab disapa Gus Ahad ini menyatakan, sistem zonasi memang menyulitkan. Permasalahan itu tak hanya dirasakan oleh Jabar, tapi juga provinsi lain seperti Jateng dan Jatim.
Menurut politisi dari PKS ini, sistem zonasi sebenarnya hanya tepat diterapkan di DKI Jakarta.
"Sistem zonasi ini memang nyusahin. Saya kira cuma DKI Jakarta saja yang bisa lakukan zonasi karena ada kecukupan fasilitas SMA dan SMK," ujarnya.
Bicara Bandung Raya saja, lanjut Gus Ahad, sistem zonasi tak bisa dilakukan sama sekali. Bahkan saat ini yang sedang berjalan pun selalu memunculkan permasalahan.
"Jadi saya kira Jabar ini tidak bisa zonasi-zonasian. Bandung saja misalnya, lihat saja radius dari sekolah, berapa yang diterima. Petakan maka akan banyak blank spot-nya. Makanya kami akan mendukung judicial review aturan zonasi PPDB," pungkas Gus Ahad.***
