Network
SIPD juga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Pemerintah kini dapat membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif dengan berbasis pada data yang akurat dan terkini. Keputusan berbasis data juga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, sehingga anggaran dapat dialokasikan ke area yang membutuhkan perhatian lebih. Meski SIPD telah menunjukkan dampak positifnya, kita harus menyadari bahwa perubahan sejati membutuhkan komitmen dari semua pihak. Mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, legislatif, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Kita semua harus bersatu untuk memastikan integritas dan efektivitas pengelolaan anggaran negara. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri, khususnya Bappeda, BPKAD dan Diskominfo Provinsi Jawa Barat sangat berkomitmen penuh dalam pengembangan aplikasi SIPD yang akhirnya diduplikasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk digunakan oleh seluruh Pemda. Dalam penyusunan APBD 2023 saja, sudah 539 Pemda yang menginputkan datanya ke dalam SIPD.
Baca Juga: Soft Launching Situ Bagendit Garut, Ridwan Kamil Ingat Kisah Masa Kecil
Kini, transparansi bukan hanya mimpi. Dengan SIPD, setiap rupiah anggaran dapat dipantau dan kita bisa melihat dengan jelas bagaimana dana tersebut digunakan. Teknologi dan inovasi bukan hanya tentang menciptakan produk baru atau layanan yang lebih cepat. Mereka juga tentang membuat pemerintahan kita lebih efisien, lebih transparan, dan lebih akuntabel. Kita masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh dalam memperbaiki sistem penganggaran kita. Namun, dengan inisiatif seperti SIPD, kita bergerak ke arah yang benar. Dan itu adalah langkah besar menuju Indonesia yang lebih baik dan lebih adil, di mana keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama.***
Penulis: Ir. H. Juwanda, merupakan Dewan Eksekutif Tim Akselerasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan juga Staf Khusus Gubernur Jawa Barat, @ridwankamil, Bidang Transformasi Digital & Reformasi Birokrasi
