Network
Mengutip dari Reuters, kelompok-kelompok ini telah mengajukan keluhan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia pada hari Senin, yang mengklaim bahwa tiga produsen senjata milik negara telah menjual peralatan ke Myanmar sejak kudeta tersebut.
Menurut Feri Amsari, seorang penasihat hukum bagi para aktivis, kelompok tersebut terdiri dari dua organisasi Myanmar, Chin Human Rights Organisation dan Myanmar Accountability Project, serta Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung Indonesia dan advokat hak asasi manusia.
Dalam keluhannya, mereka menduga bahwa produsen senjata milik negara Indonesia, yaitu PT Pindad, produsen kapal milik negara PT PAL, dan perusahaan dirgantara milik negara PT Dirgantara Indonesia, telah memasok peralatan ke Myanmar melalui perusahaan Myanmar bernama True North. Mereka menyebut bahwa True North dimiliki oleh putra seorang menteri dalam pemerintahan militer Myanmar.
Meskipun PT Pindad dan PT PAL belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan ini, direktur PT Pindad sebelumnya mengklaim bahwa perusahaan tersebut tidak menjual produknya kepada Myanmar sejak tahun 2016. Sementara itu, PT Dirgantara Indonesia menyatakan bahwa mereka tidak pernah memiliki kontrak dengan Myanmar atau pihak ketiga terkait.
Baca Juga: Jadwal Semifinal SEA Games 2023, Indonesia U-22 vs Vietnam dan Thailand vs Myanmar, Head to Head?
True North juga belum memberikan tanggapan resmi, tetapi profil perusahaan yang ditemukan oleh Reuters menyebutkan bahwa mereka mengidentifikasi tiga produsen senjata Indonesia sebagai "mitra strategis."
Aktivis-aktivis ini mengklaim bahwa Myanmar telah membeli berbagai jenis senjata dari perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk pistol, senapan serbu, dan kendaraan tempur.
Sebagai Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia telah berupaya, meskipun dengan sedikit tanda-tanda keberhasilan, untuk berkomunikasi dengan militer Myanmar dan pihak oposisi dengan harapan memfasilitasi dialog.
Pada masa kudeta militer tersebut, Indonesia memberikan suara mendukung Resolusi Majelis Umum PBB yang menghimbau "semua negara anggota PBB untuk mencegah aliran senjata ke Myanmar."
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa mereka sedang mempelajari keluhan ini, sedangkan juru bicara Kementerian Pertahanan tidak memberikan tanggapan terkait permintaan komentar.
Marzuki Darusman mengatakan bahwa Komnas HAM memiliki kewajiban untuk menyelidiki tuduhan ini mengingat perusahaan-perusahaan milik negara tunduk pada kendali dan pengawasan pemerintah.
Menurut laporan Special Rapporteur PBB untuk Myanmar pada bulan Mei, militer Myanmar telah mengimpor senjata senilai setidaknya Rp14 triliun sejak kudeta, sebagian besar berasal dari Rusia, China, Singapura, Thailand, dan India.
Kasus ini memunculkan keprihatinan terkait penjualan senjata ke negara yang mengalami konflik dan pelanggaran hak asasi manusia, serta menunjukkan pentingnya penyelidikan dan memastikan kepatuhan terhadap sanksi dan resolusi internasional terkait Myanmar.***
