Pengamat: Pemerintah Bisa Menyuruh Pengungsi Rohingya Tinggalkan Indonesia

GALAMEDIANEWS – Kedatangan pengungsi Rohingnya ke Indonesia memunculkan masalah. Masyarakat setempat menolak kehadiran mereka. Saat ini, jumlah pengungsi Rohingya tercatat 1684 orang.

Pengamat hubungan internasional, Adhy Gunawan menuturkan, pemerintah sebenarnya bisa menyuruh para pengungsi Rohingya pergi meninggalkan Indonesia.

“Kita tahu bahwa Indonesia tak terikat dengan konvensi pengungsi apa pun. Jadi nggak terikat hukum internasional. Kita bisa-bisa saja kalau mau ya, mengusir mereka, kasarnya begitu, dari sini,” tutur pria kandidat peraih gelar S2 bidang hubungan internasional ini.

Baca Juga: 3 Cara mencegah Obesitas pada Lansia, Salah Satunya Melakukan Aktivitas Fisik

Adhy menyebut bahwa Indonesia memang memiliki kewajiban secara undang-undang untuk menampung pengungsi. Namun, tak mungkin menampung mereka selamanya.

“Indonesia dilihat dari undang-undang ada kewajiban menerima pengungsi, jadi selama ini ya memang bantuan itu dasarnya kemanusiaan, tapi mau sampai kapan? Nggak mungkin juga menampung seumur hidup mereka,” tuturnya.

Bila organisasi-organisasi internasional terkait tetap tak mengambil tindakan nyata, Adhy menyarankan agar pemerintah Indonesia menetapkan waktu deadline batas akhir penampungan. Bila organisasi-organisasi internasional terkait belum ambil tindakan dan melewati waktu tersebut, Indonesia bisa meminta mereka untuk pergi.

Baca Juga: HEALING YUK! 3 Rekomendasi Tempat Wisata Glamping di Malang, Cocok untuk Libur Natal dan Tahun Baru 2024

“Sekarang begini saja, nggak usah dibawa susah. Dibawa simple saja permasalahan ini. Beri tahu deadline waktu penampungan sampaI kapan. Ini juga harus dikomunikasikan ke UNHCR atau ke organisasi lainnya yang terkait masalah ini,” tuturnya.

Adhy tegaskan Indonesia bisa menyuruh pengungsi Rohingya tinggalkan Indonesia bila organisasi-organisasi internasional tetap tak ada respons nyata setelah lewati deadline yang telah ditetapkan pemerintah.

“Bila sampai tanggal itu, belum ada respons apa pun dari mereka, atau hanya sekedar rencana-rencana saja, atau hanya bicara saja akan begini begitu, kita dengan berat hati ambil tindakan mengusir pengungsi dan menutup pintu masuk. Pemerintah nggak salah ambil sikap begitu,” tuturnya.

Baca Juga: Pengamat Politik Unjani Sebut Debat Capres Pemilu 2024 Hanya Seremonial Bukan Kebutuhan Rakyat

Adhy tak menampik bahwa ada intervensi atau ikut campur dari beberapa pihak internasional agar Indonesia menerima para pengungsi Rohingya. Menurutnya, bila pemerintah tegas, intervensi tersebut bisa ditolak. “Semuanya kembali lagi kepada ketegasan pemerintah kita khususnya presiden. Ini Indonesia negara berdaulat,” tuturnya.

Adhy pun menyayangkan sikap organisasi internasional yang selama ini begitu lama merespons masalah pengungsi ini. Menurutnya, sikap ini membuat Indonesia menjadi pihak yang harus menanggung beban.

“Indonesia seperti katempuhan, kalau bahasa Sunda-nya ya demikian, apalagi ini ribuan orangnya,” tuturnya.

Baca Juga: Kenali 5 Penyebab Berkurangnya Nafsu Makan, Atasi Sebelum Berpengaruh pada Kesehatan

Meskipun demikian, ia tetap berharap agar UNHCR lekas mengambil tindakan nyata. Apalagi, Menlu Retno Marsudi sudah bertemu langsung petinggi UNHCR. “Saya dengar kabar kalau Menlu sudah ketemu dengan petinggi UNHCR di Jenewa. Saya berharap ada tindakan nyata UNHCR, selanjutnya, ini pengungsi Rohingnya mau bagaimana?” tuturnya.***