Network
GALAMEDIANEWS – Kasus status kepemilikan tanah kerap menjadi sengketa di ruang persidangan, dan beberapa diantaranya melibatkan para mafia tanah. Selama seminggu terakhir Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjadikan program Gebuk Mafia Tanah menjadi prioritas. Hal tersebut terlihat dari kunjungannya kepada Jaksa Agung dan Kapolri hingga menggelar rakernas.
Pada tanggal 5 Maret 2024 AHY bersama dengan Wamen Raja Juli Antoni mengunjungi Kejaksaan Agung, dan menemui Jaksa Agung ST Burhanudin. Atas dasar arahan Presiden Jokowi, dan juga rapat Pra-Operasi dalam rangka menyelesaikan berbagai sengketa perkara dan kasus pertanahan Indonesia. Terutama kasus-kasus yang diakibatkan oleh, berbagai praktik mafia tanah.
Harapan AHY adalah dengan adanya pertemuan tersebut, kedua institusi dapat semakin bersinergi. Bekerja sama lebih konkret berkontribusi terhadap keadilan, pertanahan untuk rakyat Indonesia.
Baca Juga: AHY Kunjungi IKN untuk Pertama Kalinya, AHY: Saya Terpukau
Setelah mengunjungi Kejaksaan Agung, dihari yang sama AHY melanjutkan mengunjungi Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listiyo Sigit Prabowo, M.Si di kantornya. AHY menyampaikan ucapan terima kasih atas, partisipasi perwakilan Kapolri (Kabareskrim). Dalam agenda rapat Pra-Operasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan mafia tanah.
Dengan dukungan dan sinergitas berbagai stakeholders, dalam hal ini kepolisian. AHY percaya atas dukungan kepolisian, Kementerian ATR/BPN siap untuk menggebuk mafia tanah.
Tidak cukup mengunjungi Jaksa Agung dan Kapolri, AHY pun menggelar Rakernas Kementerian ATR/BPN 2024. Acara tersebut diselenggarakan di Hotel Shangri-la Jakarta, pada tanggal 7 Maret 2024. Ada 3 agenda yang menjadi prioritas dalam acara tersebut, dan isu-isu yang menjadi perhatian antara lain.
Baca Juga: AHY Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN, Ini Pandangan Dede Yusuf
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) memiliki peranan penting sebagai Panglima Pembangunan, sekaligus pintu masuk bagi investasi. Untuk itu kita harus fokus pada akselerasi RDTR.
Program perform agraria sebagai program strategis nasional. Para petani gurem, buruh tani, dan petani penggarap lahan, harus mendapatkan kepastian status lahannya melalui sertifikat.
