PELUNCURAN kartu program Prakerja banyak menuai polemic di masyarakat, mulai dari anggaran dananya yang dirasa fantastis yaitu sebesar 20 Triliun dan polemic terkait mitra penyelenggara kartuprakerja sendiri yang merupakan perusahaan dari salah satu staff khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang pada akhirnya mengundurkan diri apalagi kartu prakerja ini diluncurkan saat masa pandemic seperti ini.
Dalam Perpres No 36 tahun 2020 dalam pasal 1 disebutkan bahwa program kartu prakerja yaitu program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
Alasan pemerintah menerbitkan kartu prakerja sebenarnya bagus yaitu untuk meningkatkan skill dan pengembangan sumber daya manusia yang nantinya mampu bersaing di pasar global dan untuk mecapai cita-cita Negara Indonesia juga yang ingin menjadi Negara maju ke-5 di tahun 2045 nanti sekaligus mesuksekan Program kerja Presiden Jokowi.
Baca Juga: Produk Air Minum Dalam Kemasan Sudah Memenuhi SNI Wajib
Rachmad Rizki Kurniawan selaku dosen Ekonomi Makro Islam mengatakan “Pemerintah harus bisa merumuskan formula kebijakan yang pas dengan tuntutan masalahnya, formula kebijakan seharusnya percepat penanganan wabah,” saat perkuliahan pada 29 April 2020 yang membahas tentang kartu prakerja dimasa pandemi.
Statement ini sejalan dengan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang kebijakan fiscal yang diambil pemerintah dimasa covid-19 ini yaitu tentang “Refocussing kegiatan, relokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penangan corona virus disease 2019 (Covid-19)” penguatan penanganan covid ini dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan, insentif tim medis yang menangani pasien, juga bantuan bantuan sosial lainnya untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Namun untuk saat ini tujuan prakerja ini sepertinya kurang singkron dengan fakta yang ada sekarang, dimana justru banyaknya lapangan pekerjaan yang nyaris gulung tikar karena dampak dari Covid ini. Alangkah baiknya jika pemerintah membangkitkan dulu usaha-usaha yang hampir gulung tikar agar lapangan kerja tersedia saat pelatihan dari kartu Prakerja ini selesai maka para anggota pelatihan ini bisa langsung memanfaatkan ilmu yang mereka dapat di perusahaan tempatnya bekerja.
Baca Juga: Asep Dedih, S.Pd.,MM. Jabat Kadisdik Kab. Bandung Barat
Dan jika dilihat saat ini yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat adalah bantuan pangan ataupun uang bukannya pelatihan, apalagi uang yang dikeluarkan untuk pelatihan dalam kartu pra kerja lebih besar yaitu sebesar Rp1.000.000 dan Insentif yang hanya sebesar Rp600.000 belum juga paket data yang harus dikeluarkan oleh anggota program Prakerja ini.
Dilihat dalam pelaksanaannya yang sudah berjalan sekitar hampir 3 bulan semenjak peluncurannya, program ini dilihat kurang efektif dan kurangnya konsep yang matang saat pelaksanaannya. Bahkan saat ini program kartu prakerja untuk batch ke-IV ditunda sementara semenjak pertengahan mei sampai keluarnya Perpres terbaru, ditambah juga dengan adanya kajian dari KPK terkait masalah program prakerja ini
KPK mengkaji beberapa hal yang dilihat bermasalah dalam pelaksanaan kartu prakerja ini seperti aspek pendaftaran, Kemitaan dengan platform digital, Materi pelatihan yang tersedia, dan juga pelaksanaan programnya yang dirasa fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan Negara
Baca Juga: Jaga Jarak 2 Meter Tak Efektif, Begini Konsekuensi Penularan Corona Melalui Udara
Diharapkan dengan adanya kajian dari KPK ini pemerintah lebih mmemperhatikan lagi terkait program ini, rasanya dengan dana sebesar itu alangkah baiknya digunakan untuk fasilitas kesehatan yang sangat diperlukan saat ini seperti rapid test/swab test gratis untuk warga, perlengkapan untuk tenaga medis, dan bantuan sosial yang dirasanya belum merata karena focus utama kali ini yaitu agar wabah cepat selesai.
Penulis : Julia Indah awalia
Mahasiswi dari STEI SEBI