GALAMEDIA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua mengancam bakal memusnahkan militer Indonesia dan orang Jawa di tanah Papua. Hal tersebut mengundang reaksi keras dari Mabes Polri.
Polri menyatakan negara tidak boleh kalah dari KKB Papua yang telah dicap pemerintah sebagai organisasi teroris.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengklaim pihaknya terus berupaya menciptakan kedamaian di tanah Papua.
"Kalau ada upaya-upaya tersebut (ancaman memusnahkan militer dan orang Jawa), tentunya TNI dan Polri akan berusaha keras. Sekali lagi bagaimana menciptakan tanah Papua yang aman dan damai yang prinsipnya tentunya negara tidak boleh kalah dengan kelompok-kelompok ini," kata Rusdi di Mabes Polri, Senin, 3 Mei 2021.
Baca Juga: Pemda Provinsi Minta Warga Taati Aturan Jika Tidak Ingin Kena Sanksi
Ia pun menyatakan, TNI-Polri dan instansi lainnya kata Rusdi telah bersiaga di Papua. Masyarakat kemudian diimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.
"Kami berharap bahwa Papua bisa damai, bisa aman, itu yang akan kita ciptakan bersama-sama," katanya.
Sebelumnya kelompok teroris KKB Papua mengancam melakukan kampanye memusnahkan anggota TNI-Polri hingga orang Jawa. Ancaman itu akan dilakukan apabila komunitas internasional dan anggota Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) tidak turun tangan membantu bangsa Papua untuk menentukan nasibnya sendiri.
Baca Juga: SIMAK UI 2021 Resmi Dibuka, Peserta Bisa Daftar 6 Jurusan Sekaligus, Berikut Tata Caranya
Pernyataan itu disampaikan Dewan Diplomatik Amatus Akouboo Douw. Menurut Amatus, apa yang pihaknya sampaikan merupakan respons atas keputusan pemerintah Indonesia yang mengategorikan TPNPB-OPM dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris.
"Jika Indonesia melanjutkan teror dan genosida terhadap penduduk sipil Papua Barat (seperti yang telah terjadi hampir 60 tahun) dan komunitas internasional tidak ikut campur, TPNPB-OPM akan mengumumkan kampanye untuk memusnahkan tidak hanya anggota militer ilegal yang menduduki Papua, tetapi juga orang Jawa ilegal dan pemukim lainnya yang mencuri tanah adat dan sumber daya orang Papua Barat," kata Amatus dalam keterangannya yang disampaikan oleh juru bicara TPNPB-OPM seperti dikutip, Senin, 3 Mei 2021.***