Network
GALAMEDIANEWS – Viral film dokumenter berjudul Dirty Vote membuat kegaduhan, di masa tenang pemilu 2024. Banyak pro dan kontra yang berkembang di masyarakat, terutama pihak paslon 02 yang merasa tersudutkan, dari tayangnya film tersebut.
Film yang melibatkan analisis 3 pakar hukum tata negara, yang menyoroti tentang skenario kecurangan pemilu 2024, ternyata di balik 3 ahli pakar hukum tersebut ada sejarah yang mengejutkan. Masa tenang pemilu seketika dibom dengan tayangnya film Dirty Vote, film yang dibintangi 3 pakar hukum tata negara yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari dan Zainal Arifin Mochtar.
Ketiga pakar hukum tersebut ternyata adalah tim percepatan reformasi hukum di bawah komando Mahfud MD saat menjadi Menko Polhukam. Ketiga ahli pakar hukum tersebut masuk dalam tim Kelompok Kerja (Pokja), Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan sebagai anggota.
Baca Juga: KEREN! Film Horor Komedi Agak Laen Tembus 3 Juta Penonton di Awal 2024, Berikut Sinopsisnya
Tertulis nama-nama anggota tim kelompok kerja Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan, adalah Erwin Moeslimin Singajuru Stafsus Menko Polhukam, Aminuddin Ilmar, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, Erasmus A.T Napitupulu, Fitriani Ahlan Sjarif, Adam Muhsi, Refki Saputra. Terdapat banyak nama dari daftar tersebut, dan mengerucut pada guru besar Universitas Indonesia.
Guru besar Universitas Indonesia pernah menjabat sebagai ketua Kelompok Kerja Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum. Salah satu kelompok kerja juga yang berada di bawah Kemenko Polhukam, dan Mahfud MD sebagai pengarah.
Guru besar universitas Indonesia Hakristuti Harkrisnowo, berada di kelompok 1 sebagai ketua, sedangkan Bivitri Susanti, Zainal Abidin Mochtar, Feri Amsari berada di kelompok 4 sebagai anggota.
Guru besar Universitas Indonesia Hakristuti yang kemarin sempat ramai diperbincangkan, soal guru besar UI mengklaim dirinya netral. Jejak digital mengungkap bahwa beliau pro kepada Mantan Ketua MK, Mahfud MD, di tengah maraknya belasan hingga puluhan kampus mengeluarkan petisi kritik terhadap Presiden Jokowi.
Kampus-kampus yang hampir secara bersamaan, melakukan deklarasi dan membuat petisi tentang demokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Saat ini negara Indonesia tengah memasuki masa tenang Pemilu, maka jangan sampai adanya kampanye-kampanye hitam terselubung yang sampai dapat menggiring opini pemilih.
Harapan pada masa tenang pemilu adalah masyarakat dapat merenung, berfikir dan meyakini siapa yang hendak dipilih nanti di hari pencoblosan. Siapapun presiden terpilih nanti akan membawa arah negara Indonesia kedepannya, gunakan hak pilih kita dengan memakai akal sehat, dan jangan sia-siakan hak suara kita.***
