GALAMEDIA - Bupati Bogor, Ade Yasin masih trauma dengan pelanggaran protokol kesehatan yang salah satu bentuknya yakni kerumunan.
Ia pun meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, turun tangan dalam menangani massa Front Pembela Islam (FPI) yang melakukan aksi demo di sejumlah kantor polisi wilayah Bogor.
"Saya minta camat agar berkoordinasi dengan MUI, tokoh masyarakat, tokoh agama juga," tutur bupati di Cibinong, Bogor, Kamis, 17 Desember 2020.
Baca Juga: Ridwan Kamil Curhat, Ungkit Soal Pemimpin Tak Adil Masuk Neraka, Netizen: Menggenggam Bara Api
Ade yang baru-baru ini diperiksa Polda Jabar terkait kasus kerumunan massa FPI di Megamendung, juga meminta MUI melakukan langkah persuasif kepada massa yang protes atas penahanan Habib Rizieq Shihab oleh Mabes Polri.
Ia berharap MUI berperan aktif agar tidak melanggar protokol kesehatan standar pencegahan Covid-19 jika tetap kekeuh melakukan aksi demo di kantor polisi.
"Kalaupun ada aspirasi yang harus disampaikan, jangan sampai berbondong-bondong, 10 orang bisalah. Karena yang penting kan tersampaikan pesannya," papar Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor itu.
Baca Juga: Biar Kelihatan Trendi, Ini Cara Memilih Kacamata Sesuai Bentuk Wajah
Menanggapi hal itu, Ketua MUI Kabupaten Bogor, KH Ahmad Mukri Aji mengajak kepada umat Islam di Kabupaten Bogor agar tetap menaati aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
"Karena ini aspek hukum, ya kita serahkan saja kepada hukum yang berlaku, khususnya lembaga penegak hukum. Tentu kita semua yakin, aparat bisa bekerja seadil-adilnya dan sebijaknya-bijaknya," terangnya dikutip dari Antara.
Menurutnya, rentetan dinamika keagamaan yang belakangan terjadi merupakan ujian besar bagi umat Islam. Ia berharap situasi tersebut bisa segera berlalu.
"Ini ujian dari Allah, yang namanya ujian itu jelas kita mesti lolos dan lulus agar kita punya nilai di ujian keimanan dan keikhlasan ini,” tuturnya.
Baca Juga: Ini Rekomendasi Lima Film Terbaik Karya Quentin Tarantino untuk Menemani Libur Akhir Pekan
Sementara itu, Kapolres Bogor Polda Jawa Barat, AKBP Roland Ronaldy menyarankan agar massa FPI yang melakukan aksi di kantor polisi untuk menempuh jalur hukum, yaitu mengajukan praperadilan.
"Kita kan negara hukum ya, ada aturan hukum, ada jalur hukum. Kalau tidak puas terhadap proses hukum, silahkan praperadilan. Gitu aja kan sudah ada ranahnya semua, semua sudah tahu lah," ungkap Roland.
Meski begitu, ia menganggap aksi demo massa FPI yang dilakukan di beberapa kantor Polsek di wilayah Kabupaten Bogor masih terpantau kondusif.***