Sebut Jokowi Sebabkan Kejahatan HAM di Papua, Natalius Pigai Tak Rela Jokowi Bawa-bawa Rakyat Urusi Myanmar

GALAMEDIA - Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai nampaknya keberatan dengan salah satu pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam merespons krisis yang kini terjadi di Myanmar.

Dalam pidatonya, Jokowi mengatasnamakan pribadi dan rakyat Indonesia menyampaikan duka cita atas serangkaian kekerasan yang terjadi di Myanmar.

Menanggapi itu, Natalius justru menilai sebaiknya Jokowi mengatasnamakan pribadi ketimbang rakyat.

Pasalnya, menurut dia rakyat prihatin dengan rezim Jokowi yang membantai dan membunuh orang Papua dengan operasi militer.

Baca Juga: Hidayat Nur Wahid, Musni Umar hingga Fadli Zon Kompak Ungkap Rasa Syukur Atas Kebahagian Anies Baswedan

Baca Juga: Dulu Hina Jokowi Habis-Habisan, Sekarang Hina Anies Mati-matian, Gus Umar ke Ferdinand: Sakit Jiwa Kali Ya?

"Tidak usah atas nama rakyat, cukup pribadi saja, karena rakyat justru prihatin atas rezim Pak Jokowi yang membantai dan membunuh orang Papua dengan Ops Militer," ujarnya dikutip dari Twitter miliknya Minggu, 21 Maret 2021.

Selain itu, ia juga menilai bahwa apa yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya menjadi tidak kredibel di mata dunia.

Hal itu lantaran satu-satunya Laporan Komisi Tinggi HAM PBB 2021 untuk Indonesia mengatakan bahwa yang terjadi di Papua adalah kejahatan HAM.

"Kata-kata Pak Jokowi jadi tidak kredibel di Dunia karena satu-satunya Laporan Komisi Tinggi HAM PBB 2021 untuk Indonesia itu kejahatan HAM di Papua," tandasnya.

Diketahui, Jokowi beberapa waktu yang lalu telah menyampaikan sikap terkait krisis dan kekerasan yang terjadi di Myanmar buntut kudeta oleh junta militer yang terjadi disana.

Baca Juga: Rekam Jejak Farshad Noor, Dari PSV Eindhoven Hingga Persib

"Atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita dan simpati yang dalam kepada korban dan keluarga korban akibat penggunaan kekerasan di Myanmar," ujar Jokowi dalam pidatonya.

Selain itu, Jokowi juga mendesak agar kekerasan di Myanmar segera diakhiri serta segera dilakukan rekonsiliasi.

"Dan Indonesia mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan, sehingga tidak ada lagi korban berjatuhan," tambahnya.

"Indonesia juga mendesak agar dialog, agar rekonsiliasi segera dilakukan, untuk memulihkan demokrasi, untuk memulihkan perdamaian," ujar Jokowi lagi.***