GALAMEDIA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera turut mengomentari polemik KPK terhadap 75 pegawainya yang dinyatakan tak lulus TWK.
Mardani kemudian mempertanyakan kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang terkesan abai pada kasus tersebut.
Hal itu disampaikan Mardani melalui akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera pada Minggu, 30 Mei 2021.
"Beberapa pekan ini, kekuatan @KPK_RI terus dikoyak & dibuat lemah. Seharusnya fungsi Presiden & Dewas KPK bisa bergerak cepat menguatkan," cuit Mardani dikutip Galamedia dari akun Twitternya pada 30 Mei 2021.
Baca Juga: Penutupan Sementara Kali Ini Lebih Ringan dari Tahun Lalu, Bazoga Tambah Sarana Pencegahan Covid-19
Lebih lanjut, Mardani juga mempertanyakan apa fungsi dari Dewas KPK sampai-sampai tak memberi tanggapan apapun.
"Apa sih fungsi Dewas kok diam saja?" tanya Mardani dalam cuitannya.
Mardani juga mengomentari 693 pegawai KPK yang menyatakan solidaritasnya bagi 75 pegawai KPK tak lolos TWK.
"Saya apresiasi pegawai KPK kompak perkuat KPK bersama aktifis2 & rakyat Indonesia," kata Mardani.
Dalam cuitannya itu, Mardani meminta masyarakat dan lembaga antikorupsi bisa saling menjaga untuk menegakan KPK.
"Bersatunya masyarakat & lembaga anti korupsi bisa menjadi penjaga tegaknya kekuatan KPK menghalau badai yg menerpa," ujar Politis fraksi PKS.
Menurut pendapatnya, hal itu juga termasuk dalam gerakan yang dilakukan mantan pegawai KPK untuk menguatkan kembali KPK.
"Termasuk gerakan penyelamatan dari para "alumni" pegawai/pimpinan KPK. #savekpk," tambahnya.
Sebagai informasi, sebanyak 693 pegawai KPK yang lolos TWK meminta agar pelantikan status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) ditunda.
Hal tersebut karena wujud aksi solidaritas pada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lulus TWK.***