Network
GALAMEDIA - Polemik pemecatan 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) masih menjadi sorotan.
Kini, Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Mohamad Sohibul Iman menganggap KPK sudah berada di titik nadir.
Ia menilai KPK tidak lagi sama seperti dulu, ditambah permasalahan tidak lolosnya 75 pegawai KPK dari TWK yang disinyalir bermuatan politis.
Baca Juga: Viral Pemotor Acungkan Jari Tengah pada Pesepeda, Polda Metro Beri Tindakan Tegas
Pendapat ini disampaikan langsung Mohamad Sohibul Imam atau MSI pada acara Aher-MSI Talks yang disiarkan melalui akun Instagram @pk_sejahtera pada Kamis (28 Mei 2021) lalu.
MSI memaparkan pada dasarnya KPK sekarang berada di titik nadir dengan kewenangan yang sudah tidak extraordinary.
Menurutnya sosok-sosok berintegritas dibenturkan dengan persoalan kebangsaan, dianggap sebagai Taliban, tidak mempunyai komitmen kebangsaan yang baik, dan dianggap tidak memiliki pengetahuan kebangsaan yang baik.
Baca Juga: Harga Emas Hari Ini, 30 Mei 2021 di Pegadaian: 1 Gram Antam Tembus Rp 998.000
MSI menilai semua itu sebagai cara-cara mematikan yang sangat memilukan.
“Kalau orang yang berintegritas tidak dianggap nasionalis dan disingkirkan, nasionalisme apa yang hendak dibangun?" ujarnya.
MSI juga memaparkan bahwa yang dinginkan adalah nasionalisme berintegritas dan profesional, bukan seperti sekarang.
Baca Juga: Badai Pasti Berlalu 30 Mei 2021: Ada yang Berniat Celakai Helmi, Dicky Cemaskan Siska
"Kalau seperti ini kita ingin membangun nasionalisme yang koruptif, tidak apa-apa korupsi yang penting teriak saya Pancasila,” tegasnya.
Dalam acara tersebut, Ketua Bidang Humas DPP PKS Ahmad Mabruri yang memandu acara pun menyinggung para guru besar dari beberapa universitas yang berkirim surat pada Presiden Jokowi terkait KPK.
Namun usaha mereka tidak mendapat jawaban berarti dari pihak Istana.
Baca Juga: Chelsea Juara Liga Champions, Tuchel Sukses Jegal Ambisi Pep Guardiola
Mabruri juga menanyakan kepada MSI sikap yang harus diambil dalam menghadapi masalah kebangsaan seperti ini.
“Saya kira kita harus terus bersuara dan meluaskan kritik kita, kemarin Pak Jokowi mengeluarkan sikap tidak setuju 75 pegawai KPK dipecat, tapi kenyataannya 51 orang tetap dipecat,” tutur Sohibul.
“Sementara BAKN yang mengurusi kepegawaian mengatakan proses pemecatan itu sudah sesuai dengan arahan dari presiden. Jadi kita melihat apa yang disampaikan Pak Jokowi semata-mata hanya lip service, kenyataan di lapangan berbeda,” lanjutnya.
Baca Juga: Chelsea Juara Liga Champions Eropa Usai Taklukan Manchester City
Lebih lanjut, Sohibul Iman mengatakan kritik kepada pemerintah harus terus dilakukan, termasuk dari mahasiswa.
Ia juga mengatakan para pendukung pemerintah mulai menyadari pemerintahan yang sekarang tidak seperti yang diharapkan.
“Kalau kita lihat para pendukung Pak Jokowi juga mulai banyak yang mulai menyadari bahwa Pak Jokowi ini tidak seperti yang diharapkan oleh mereka,” pungkasnya.***
