GALAMEDIA – Pengamat politik, Hendri Satrio alias Hensat turut menyoroti kritikan yang dilontarkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana (BEM Udayana) kepada Presiden Joko Widodo.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada Sabtu, 17 Juli 2021, BEM Udayana menobatkan Jokowi sebagai ‘The Guardian of Oligarch’ alias Penjaga Oligarki.
Kritikan ini disampaikan melalui akun Twitter resmi BEM Udayana (@BEM_Udayana).
Akun Twitter tersebut menuliskan, sebentar lagi Indonesia akan menginjak usia ke 76 tahun, namun kehadiran keadilan semakin luntur. Sebab, kebijakan yang dibuat pemerintah tidak memikirkan kesehjateraan rakyat.
“[The Guardian of Oligarch] Hidup Rakyat Indonesia! Salam Perjuangan! Dalam umurnya sebentar lagi menginjak angka 76, kehadiran keadilan di muka bumi pertiwi ini semakin luntur. Ketika kebijakan yang dibuat pemerintah malah tidak menghiraukan kesejahteraan dari rakyatnya,” cuit akun tersebut, Sabtu, 17 Juli 2021 sore.
Baca Juga: Lagi-lagi Dikritik BEM, Jokowi Dinobatkan Sebagai ‘The Guardian of Oligarch’ oleh BEM Udayana
Selain itu, BEM Udayana juga menyoroti RUU KPK yang mereka nilai mengutamakan koruptor dan kepentingan korporat.
“RUU KPK yang membuat koruptor bebas melalang buana, UU Cipta Kerja yang mengutamakan kepentingan korporat dan menginjak-injak lingkungan, represi kebebasan sipil yang seharusnya merupakan hal tabu dalam sebuah negara demokrasi, dan masih banyak lagi,” katanya.
Oleh karena itu, masyarakat mulai mempertanyakan keberpihakan pemerintah yang saat ini seolah lupa dengan tanggung jawabnya.
“Ketika semua tragedi ini terjadi, masyarakat mempertanyakan keberpihakan pemerintah sebagai wakil rakyat yang dipercayai oleh masyarakatnya sendiri untuk menjunjung keadilan di negeri tercinta ini. Namun naas, pemerintah dirasa sudah mabuk dengan kekuasaan yang mereka miliki,” jelasnya.
Di akhir cuitannya, mereka membahas mengenai kekuatan oligarki yang dianggap membayangi pemerintah.
“Ketika semua langkah yang diambil pemerintah memiliki bayangan para oligark busuk di belakangnya, maka sudah jelaslah peran para penguasa tersebut sebagai The Guardian Of Oligarch. #TheGuardianofOligarch #ReformasiDikorupsi #PanjangUmurPerjuangan,” pungka akun tersebut.
Hensat pun mengatakan, suara dari BEM Udayana itu memiliki nilai berbeda. Sehingga, sudah seharusnya evaluasi internal dan intropeksi dilakukan secara serius oleh pemerintahan.
“Suara BEM Udayana ini punya nilai berbeda, ini Universitas dari daerah kantong suara pemilih penguasa dan partainya, sudah seharusnya evaluasi internal dan introspeksi dilakukan serius,” cuitnya melalui akun Twitter pribadi @satriohendri pada Minggu, 18 Juli 2021. ***