GALAMEDIA - Sejumlah purnawirawan perwira tinggi TNI di berdiskusi dengan tokoh nasional Rizal Ramli. Salah satu curhatan yang disampaikan yaitu soal makin membengkaknya utang negara.
Pertemuan antara sejumlah perwira tinggi TNI dan Rizal Ramli digelar Rabu, 5 Januari 2022 lalu, di kawasan Jalan Sumbawa, Kota Bandung.
Sejumlah hal dibahas, namun berfokus pada perekonomian dan iklim Demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: Rizal Ramli Dinilai Tepat Nahkodai NKRI, Tokoh Pasundan: Jadikan Negeri Ini Sejahtera
Salah seorang yang berdiskusi adalah mantan Kabais TNI, Letjen (Pur) TNI AD Yayat Sudradjat.
Ia merupakan pengurus Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKP2B), wadah bernaungnya sejumlah purnawirawan TNI dan tokoh sipil Bandung.
Baca Juga: Rizal Ramli Disebut Tokoh Paling Cocok Jadi Presiden RI, Nicho Silalahi: Rela Terpenjara Demi Rakyat
Dalam curhatannya ke Rizal Ramli, mengaku memiliki keresahan atas kondisi bangsa yang berjalan tanpa sistem yang kokoh dan terkesan tanpa arah yang jelas.
"Masalah ketidakadilan di bidang ekonomi, yaitu pengelolaan sumber daya alam yang semakin dikuasai oleh asing. Masalah utang negara juga semakin menumpuk sehingga menjadi beban yang sangat berat bagi generasi mendatang," tutur Yayat.
Ia juga menyoroti soal terus naiknya harga-harga sembako, tarif BBM, harga gas, BPJS, serta perekonomian masyarakat di lapisan bawah yang semakin sulit.
Rizal Ramli yang mendapat sejumlah keluhan, menyampaikan responsnya. Ia pun memaparkan berbagai solusi untuk menyelesaikannya.
Baca Juga: Ashanty Positif Covid-19 Sepulang Liburan dari Turki, Netizen: GWS Ya
Menurut pria yang akrab disapa Bang RR ini, salah satu sebab terjadinya ketidakadilan ekonomi adalah karena negeri ini sudah banyak melenceng jauh dari konstitusi.
Rizal Ramli menekankan UUD 1945 yang asli mengamanatkan seluruh kekayaan alam negeri ini harus dikelola oleh negara.
Dengan komposisi yang memungkinkan keterlibatan asing sebesar 40 persen, sedangkan negara 60 persen.
"Kita memang harus kembali ke UUD 1945 untuk mengembalikan tambang-tambang milik negara supaya dikuasai dan diatur kembali oleh negara," katanya.***