GALAMEDIA - Seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang baru-baru ini digelar disetiap wilayah kabupaten/kota mulai disorot.
Sorotan salah satunya datang dari Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2), Asep B Kurnia.
Pria yang akrab disapa Aa Maung ini menilai, penerimaan guru PPPK akan menjadi permasalahan baru.
Baca Juga: Muhammad Leslar Al-fatih Billar, Nama Lengkap Baby L Anak Lesti Kejora dan Rizky Billar
Pasalnya, akan banyak tenaga honorer yang tidak lulus seleksi PPPK akan kehilangan pekerjaannya di sekolah.
"Ini karena kuota sekolah yang ada atau kosong terisi oleh tenaga PPPK yang lulus. Sehingga secara otomatis tenaga honorer yang ada akan tersisihkan dengan yang baru datang," ujar Aa Maung, Sabtu, 8 Januari 2022.
Sekolah, kata dia, akan kebingungan dengan kondisi tersebut. Apalagi dengan sekolah yang sebelumnya memang dipenuhi tenaga honorer.
"Sehingga untuk mempertahankan sangat sulit karena berkaitan juga dengan kewajiban jam tugas mengajar yang tidak bisa terpenuhi atau kurang dari seharusnya. Masih mending kalau di sekolah tersebut bisa diberdayakan tugas lain, tetapi itu sepertinya sangat sulit," terang dia.
Pemerintah, lanjut Aa Maung, harus mau memikirkan hal seperti itu secepatnya.
Jika dibiarkan maka akan mengakibatkan sekolah kelebihan guru dan tak sedikit sekolah yang bakal kekurangan guru.
"Sehingga menurut hemat saya perlu ada pemetaan kembali agar tidak terjadinya guru honorer yang ada akan berhenti mengajar dan kehilangan pekerjaannya," tuturnya.
Di sisi lain, Aa Maung juga menilai, nantinya tidak sedikit pula sekolah swasta yang gurunya lulus seleksi PPPK dan beralih tugas ke tempat baru.
Baca Juga: Natya Shina dan Beberapa Hal yang Membuat Dirinya Dihujat Warganet
Artinya sekolah itu akan kehilangan atau kekurangan guru untuk mengajar.
"Sebelum SK keluar untuk Guru PPPK ini, alangkah lebih baiknya pemerintah bisa menyelesaikan dahulu permasalahan yang mendasar itu, sehingga tidak menjadi sebuah polemik dan kegaduhan dikalangan guru honorer, juga pihak sekolah," pungkasnya..***