GALAMEDIA – Banyak pegawai negeri sipil (PNS) sekarang yang masih memegang ideologi, tetapi bertentangan dengan Pancasila.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo yang mengaku prihatin dengan situasi ini.
Bahkan, Tjahjo menyatakan ada PNS yang telah terpapar paham radikalisme.
“Saya sangat sedih Pak dan prihatin ternyata masih banyak yang tidak pro Pancasila, belakangan ini kami telah menangani beberapa kasus,” ujarnya saat berkunjung ke BPIP dilansir Rabu, 12 Januari 2022.
Oleh karena itu, dia meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi salah satu pelopor dalam pemberian materi pada pendidikan dan pelatihan bela negara untuk PNS.
Politikus ini berpendapat, PNS harus memiliki ideologi negara yang kuat dan memiliki wawasan kebangsaan, mengingat mereka adalah komponen cadangan pertahanan negara.
Baca Juga: Tewas dalam Kecelakaan Saat Urus Surat Pernikahan, Ini Perjalanan Karier Pesepak Bola Ahmet Calik
“Semoga, hubungan kita ke depan bersama Kementerian Pertahanan juga ini dapat dilaksanakan dengan baik,” ungkapnya.
Tjahjo menuturkan, pelatihan tersebut akan dilakukan selama satu minggu, baik untuk PNS baru atau PNS pra jabatan (yang sudah naik jabatan).
“Kuncinya satu, yaitu memahamai ideologi, saya ingin PNS itu lurus ke depan siapapun pemimpinnya,” ucapnya.
Dalam kesempatan kali itu, Tjahjo juga menyebut akan ada asuransi dan uang saku untuk para PNS yang mengikuti pelatihan.
“Kami menyatakan momentum ini sangat bagus, selama pelatihan akan diberikan asuransi dan uang saku,” pungkasnya.
Baca Juga: Nindy Ayunda Dapat Kejutan Ultah dari Sosok Spesialnya: Terima kasih Udah Selalu Jagain Aku
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPIP, Prof. Yudian Wahyudi menyambut baik dengan program tersebut.
Menurutnya BPIP telah menyusun 15 bahan ajar tentang Pembinaan Ideologi Pancasila termasuk untuk Pegawai Negeri Sipil.
"Saya sangat setuju sekali, kami bahkan sudah mengebangkan buku bahan ajar termasuk untuk PNS," tuturnya. ***