GALAMEDIA - Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengatakan bahwa terdapat 110 juta warga setuju wacana penundaan Pemilu 2024.
Dengan adanya hal itu, Luhut seolah heran mengapa masih ada pihak yang menginginkan Presiden Jokowi turun.
Pernyataan Luhut tersebut lantas turut ditanggapi oleh politisi PKS, Tifatul Sembiring.
Melalui akun Twitter pribadinya @tifsembiring, dirinya mengatakan, Luhut Pandjaitan boleh saja tenang dan senang-senang.
Baca Juga: Heran Mendag-Presiden RI Tak Mampu Lawan Mafia Minyak Goreng, Demokrat: Mengapa Negara Bertekuk?
"Tapi penundaan pemilu itu melanggar konstitusi, bang," ujarnya dilansir Galamedia dari akun Twitter @tifsembiring pada Sabtu, 19 Maret 2022.
Dalam unggahan yang sama, Tifatul Sembiring mengingatkan bahwa presiden harus turun ketika masa jabatannya sudah habis.
"Harus turun dong. Masak mau bercokol terus2an," katanya.
Sebelumnya, Luhut sempat buka suara menanggapi kabar yang tengah beredar di masyarakat mengenai penundaan Pemilu 2024.
Dalam perbincangannya dengan Deddy Corbuzier, Luhut menilai bahwa sah-sah saja jika Pemilu 2024 ditunda.
Dengan catatan, dikatakan Luhut, penundaan Pemilu 2024 sah-sah saja dilakukan jika DPR dan MPR mau memprosesnya.
Lebih jauh, dirinya menegaskan bahwa pemilu bisa ditunda sehari, setahun, bahkan tiga tahun jika memang sesuai dengan prosedur dan ada perubahan konstitusi.
"Kalau tiba-tiba nanti ada yang bilang kita rakyat minta begini-begini, DPR proses, parpol berproses, segala macam, sampai di MPR karena keadaan situasi seperti yang tadi Deddy bilang, kita tunda sehari, setahun, atau dua tahun, tiga tahun, itu kan sah-sah saja," ujar Luhut Binsar Pandjaitan.***