GALAMEDIANEWS - Belasan ribu aparat sipil negara (ASN) bakal pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) di Nusantara, Kalimantan Timur.
Seiring hal itu, pemerintah segera menyiapkan 47 apartemen di IKN yang nantinya menjadi tempat tinggal bagi ASN, TNI, dan Polri.
"Perumahan ASN, TNI, dan Polri sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun untuk sekitar 16.900 ASN, TNI, dan Polri. ASN ada 11 ribu, TNI-Polri sekitar 5 ribu," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Senin, 30 Januari 2023.
Pembangunan apartemen tersebut, lanjut dia, bakal dimulai pada Juni-Juli 2023 sehingga bisa tuntas sesuai waktu yang telah ditetapkan pada 2024.
Nantinya apartemen tersebut bakal berstatus sebagai rumah dinas bagi para aparat yang bertugas.
"Rumah dinas yang diputuskan, nanti setelah itu kalau memungkinkan ada yang tapak yang bisa juga dibeli (dimiliki). Tapi yang ini untuk ASN, TNI, Polri yang didinaskan dulu ke sana," ujarnya.
Baca Juga: Tokyo Revengers: Mengapa Mitsuya Ingin Bertemu Taiju, Berikut Penjelasannya
Soal alasan pemilihan model hunian berupa apartemen, ia menjelaskan, hal itu agar sesuai dengan konsep hutan kota di IKN.
Dengan konsep tersebut, pembangunan hunian tersebut tidak bakal banyak memakan lahan.
"Sesuai dengan konsep forest city, kalau dia enggak (berbentuk) tower, dia nantinya makin menyebar. Ini kan supaya tidak merusak, terlalu banyak memotong hutan di sana," jelasnya.
Namun demikian, lanjut Basuki, Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar jajarannya melakukan survei terkait kebutuhan hunian tersebut.
Baca Juga: Spy X Family Chapter 75, Tanggal Rilis, Tempat Membaca, Berikut Bocorannya
Dengan begitu, ASN yang bertugas di sana nantinya diharapkan dapat memiliki pilihan antara rumah tapak atau apartemen.
"Harus disurvei dulu siapa yang mau di apartemen, siapa yang mau landed. Tadi arahannya Presiden begitu," katanya.
Baca Juga: BREAKING NEWS POM Mini Cinambo Terbakar, Petugas Damkar Berjibaku Padamkan Api
Pembangunan apartemen tersebut diperkirakan akan menelan anggaran sebesar Rp9,4 triliun.
Pembiayaannya akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Yang ini, yang diputuskan, tadi (dari) APBN karena rumah dinas. (Nilainya) Rp9,4 triliun," tandasnya.***