GALAMEDIANEWS - Bakal calon presiden Anies Baswedan kembali singgung kebijakan pemerintah pusat yang dipimpin oleh presiden Joko Widodo, di acara temu kebangsaan relawan pada 21 Mei 2023.
Anies yang diusung oleh koalisi perubahan yang terdiri dari partai Nasdem, Demokrat, dan PKS, berpidato di depan para pendukungnya dan membahas sejumlah isu yang terjadi diantara mengenai kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta ambil alih masalah di daerah oleh pemerintah pusat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berujar, setiap daerah memiliki permasalahan dan pemerintah pusat pun juga memiliki permasalahan. Lalu ia berujar sebagai masalah harus diselesaikan di daerah dan sebagainya lagi di pemerintah pusat.
Namun apabila daerah tidak bisa menyelesaikan, maka pemerintah pusat membantu mencari solusi, bukan mengambil alih masalah tersebut oleh pemerintah pusat.
"Kalau daerah tidak bisa menyelesaikan, maka harus dicari cara agar daerah bisa menyelesaikan. Tapi kalau daerah tidak bisa menyelesaikan lalu diambil ke pusat, dan ujungnya tidak selesai juga malah menyulitkan masa depan orang orang di daerah," ucap Anies.
Kemudian, bacapres koalisi perubahan ini mengatakan bahwa saat ini terdapat berkecenderungan untuk mengambil alih persoalan di daerah yang tidak terselesaikan dan dilakukan secara sentralisasi.
"Berikan kepada kita semua kewenangan untuk menyelesaikan, awasi pastikan tereksekusi dengan cara seperti itu rakyat bisa merasakan pemerintah hadir untuk seluruh rakyat Indonesia," kata Anies.
Presiden Jokowi Ambil Alih Jalan Rusak di Lampung
Sebelumnya, Presiden Jokowi lakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung pada, 5 Mei 2023. Kunjungannya bertujuan untuk memastikan secara langsung kebenaran banyaknya jalan rusak yang ada di Lampung seperti yang tergambar dalam video viral di media sosial.
Setelah mencoba jalan rusak di Lampung, Presiden menyebutkan akan mengambil alih jalan rusak tersebut dan akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Pengambilalihan ini dilakukan apabila pemerintah Provinsi dan Kabupaten tidak memiliki kemampuan dalam segi anggaran dalam melakukan perbaikan infrastruktur jalan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Jokowi seusai mengunjungi Pasar Tradisional Natar, Lampung Selatan.
"Yang kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU, utamanya yang jalannya rusak parah," kata Presiden Jokowi saat pada keterangan pers yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden.***