Network
GALAMEDIA - Aliansi Pemuda Sumedang Anti Radikalisme ikut menyoroti penyebaran paham radikal yang akhir-akhir dinilai semakin masif.
Mereka pun mendesak pemerintah segera membubarkan Front Pembela Islam (FPI) karena terbukti sering melakukan tindakan intoleran dan radikal.
Dua poin itu merupakan bagian dari pernyataan sikap Aliansi Pemuda Sumedang Anti Radikalisme yang disampaikan dalam 'Dialog Lintas Pemuda Kabupaten Sumedang', di Aula Yayasan Manbaul Ulum Tanjungsari, Sumedang, Sabtu, 25 Desember 2020.
Baca Juga: Haikal Hassan Klaim Negatif Covid: Masih Saja Dipelintir, Saya Baru Paham Kejahatan Media!
"Saya mau menegaskan ya, Front Pembela Islam saya usulkan kepada pemerintah untuk segera dibekukan atau dibubarkan," ujar Koordinator Aliansi Pemuda Sumedang Anti Radikalisme, Denden Nur Mushoffa, dalam siaran persnya.
Deden menyatakan, kegiatan 'Dialog Lintas Pemuda Kabupaten Sumedang' memang sengaja digelar dalam rangka mendesak pemerintah agar cepat menindak tegas FPI.
Dia mengatakan, pihaknya telah melakukan riset tentang apa saja yang dilakukan FPI di tengah masyarakat. Menurut Deden, banyak yang menemukan aksi-aksi sepihak itu bisa dijadikan alasan pemerintah untuk mencabut izin hukum FPI. Aksi yang dimaksud yakni persekusi yang berpotensial mengancam keamanan.
"Kelompok ini mengerucut pada satu nama itu (FPI). Jadi saya enggak perlu lagi ragu menyebut itu," tambah Deden.
Baca Juga: Tidak Bisa Menunjukan hasil Rapid Tes Antigen, 500 Kendaraan Gagal Masuk Kawasan Puncak
Selain mendesak agar FPI dibubarkan, Aliansi Pemuda Sumedang Anti Radikalisme juga mendukung sepenuhnya langkah Pemerintah dalam menuntaskan seluruh kasus hukum Habib Rizieq Shihab (HRS) dan pimpinan FPI lainnya yang dianggap melecehkan hukum di Indonesia.
"Kami juga mendukung sepenuhnya aparat Kepolisian dan TNI untuk menuntaskan perang terhadap kelompok intoleran, radikal, teror dan separatis yang telah merongrong keutuhan NKRI," kata Deden.
Aliansi Pemuda Sumedang Anti Radikalisme mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi berbagai kasus kekerasan yang dilakukan oleh gerakan kelompok intoleran, radikal, dan teroris yang mengatasnamakan agama.
Deden menyatakan, tidak ada agama dan kepercayaan manapun yang mengajarkan intoleransi, terorisme maupun radikalisme.
Baca Juga: Menteri Agama Gus Yaqut Minta Pengikut Syiah dan Ahmadiyah Tak Lagi Dipersekusi
Pihaknya, ujar Deden, bahkan mendukung dan mendesak pemerintah khususnya pihak keamanan, untuk mengambil langkah yang tegas serta cepat dalam menangani gerakan radikal apapun yang merusak nilai-nilai luhur pancasila.
"Kami sekaligus mengajak seluruh rakyat Jawa Barat untuk menolak segala jenis gerakan radikal dan memperkuat persatuan dan kesatuan demi keutuhan NKRI," tuturnya.
Bersatunya masyarakat, lanjut Deden, merupakan senjata yang kuat dalam berperang melawan tindakan intoleransi, radikal dan teror,
"Termasuk di dunia maya dan menghindari berita-berita palsu yang menyebabkan keresahan hingga kekerasan di masyarakat," ujarnya.
"Mencegah berkembangnya faham dan gerakan intoleransi, radikalisme, terorisme dan separatisme tentunya lebih baik daripada menanganinya," pungkas Deden.***
