Mengejutkan! Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Tolak Divaksin, Ribka: Mending Gue Bayar!

- 12 Januari 2021, 17:15 WIB
Ribka Tjiptaning .*
Ribka Tjiptaning .* /Istimewa//Istimewa


GALAMEDIA - Secara mengejutkan anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning tegas menolak menjalani vaksinasi Covid-19.

Pernyataan itu sangat bertolak belakang dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi orang yang disuntik vaksin Sinovac, Rabu 13 Januari 2021.

Secara blak-blakan, Ribka menyatakan lebih memilih untuk membayar denda daripada divaksin Covid-19.

Ia mengatakan dirinya enggan divaksin apapun itu jenisnya. Bahkan ia lebih memilih untuk membayar sanksi dengan keluarganya ketimbang harus menerima vaksin.

Hal tersebut disampaikan Ribka di depan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pihak BPOM dan PT Bio Farma.

Baca Juga: Innalillahi, Kematian Akibat Covid-19 Hari Ini Pecah Rekor, Pasien Positif Kian Dekati Angka Sejuta

"Saya tetep tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih. Mau semua usia boleh tetap, misalnya pun hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi lima juta mending gue bayar, mau jual mobil kek," kata Ribka dalam Raker dan RDP di Komisi IX, Kompleks Parlemen, Selasa 12 Januari 2021.

Alasan Ribka menolaknya ialah karena mendengar pernyataan dari PT Bio Farma yang menyebut belum melakukan uji klinis tahap ketiga.

Selain itu, ia juga memiliki pengalaman melihat sejumlah vaksin yang pernah masuk ke Indonesia namun malah memperburuk keadaan.

"Saya ngomong lagi nih di rapat ini ya, vaksin untuk antipolio malah lumpuh layu di Sukabumi terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 (orang). Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan (anggaran) Rp 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu jangan main-main vaksin ini, jangan main-main," tuturnya.

Baca Juga: Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Kasus Kerumunan Habib Rizieq

Ribka pun kembali menegaskan kalau ia bakal menolak untuk menerima vaksin. Kalau misalkan ia dipaksa maka menurutnya hal tersebut sudah masuk ke dalam pelanggaran HAM.

"Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM. Enggak boleh maksa begitu," ungkapnya.***

Editor: Dicky Aditya


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x