Network
GALAMEDIA - Hanya dalam waktu empat bulan, elektabilitas PDIP melorot drastis dibandingkan dengan partai politik lainnya.
Hal itu terungkap dari temuan terbaru survei Y-Publica. Kasus korupsi yang banyak menjerat kader PDIP dituding menjadi salah satu penyebabnya.
Di sisi lain, elektabilitas Partai Demokrat dan PSI naik. Demokrat dalam beberapa tahun terakhir dikenal sebagai oposan.
Baca Juga: Pemerintah Pangkas Cuti Bersama 2021, DPR: Berguna untuk Tekan Lonjakan Covid-19
"Elektabilitas PDIP sebagai partai berkuasa menurun, sedangkan Demokrat sebagai oposisi melesat, dibayangi oleh PSI di papan tengah,” jelas Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 24 Februari 2021.
Rudi menjelaskan, pada survei yang dilakukan pada Maret hingga Oktober 2020, PDIP jauh memimpin dengan elektabilitas di kisaran 30 persen.
Namun saat ini angkanya malah turun jauh menjadi 23,4 persen. Sementara Demokrat yang sebelumnya di kisaran 3 persen, kini melejit menjadi 7,2 persen.
Baca Juga: Mardani Ali Sera Sebut Jokowi Pemicu Kerumunan Massa di NTT: Jika Sudah Dipersiapkan, Bukan Spontanitas
Kemudian di tengah wacana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold, atau PT) menjadi 5 persen, PSI berhasil mengamankan posisi dengan kenaikan elektabilitas dari kisaran 2 hingga 4 persen menjadi 5,1 persen.
Menurut Rudi, tantangan berat sedang dihadapi oleh PDIP yang kini memimpin koalisi pemerintahan Jokowi periode kedua.
"Badai korupsi yang melanda menteri dan sejumlah tokoh dari PDIP menjadi ujian serius bagi partai berkuasa tersebut," ungkap dia dilansir Antara.
Keberhasilan PDIP memenangkan pemilu dua kali berturut-turut memang memantapkan posisi sebagai partai terbesar.
Bahkan, diyakini PDIP bisa mencetak rekor menang tiga periode pada Pemilu 2024 mendatang.
Baca Juga: Presiden Jokowi Melanggar Undang-undang Seperti Kasus Rizieq Syihab, Rocky Gerung: Drama Ini Menjadi Tragis
"Tetapi melesatnya elektabilitas partai oposisi, dalam hal ini diwakili Demokrat, bisa menyulitkan langkah PDIP pada 2024, sehingga tidak akan berjalan mulus, bahkan mungkin PDIP harus melalui jalan terjal dan berdarah-darah," jelasnya.
Tidak heran, berbagai cara dilakukan PDIP, dari mengusulkan kenaikan PT hingga mengundurkan jadwal Pilkada 2022 serta mempertahankan presidential threshold.
"Jika Demokrat bisa memimpin oposisi, tidak tertutup kemungkinan strategi PDIP bisa buyar," kata Rudi.
Survei Y-Publica dilakukan pada 5-15 Februari 2021 terhadap 1200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.
