Network
GALAMEDIA – Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara telah menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, 5 Maret 2021.
Penetapan Moeldoko tersebut membuat gerakan kudeta untuk melengserkan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) semakin terlihat jelas.
Menanggapi hal tersebut, ahli hukum tata negara Refly Harun menyebut bahwa Moeldoko tidak pantas untuk merangkap jabatan menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan Ketum Partai Demokrat.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan pejabat yang berada di bawah kabinetnya untuk tidak merangkap jabatan di partai politik (parpol).
“Karena Jokowi sendiri yang memberi contoh seperti itu,” ujar Refly Harun yang dikutip Galamedia dari kanal Youtube Refly Harun, 9 Maret 2021.
Baca Juga: Sinopsis Putri untuk Pangeran 9 Maret 2021: Gawat! Raymond Makin Curigai Lisa, Pangeran Ungkap Kejahatan Arga
Namun, ternyata Jokowi terjebak dengan apa yang dirinya pernah ucapkan. Berdasarkan fakta di lapangan, para ketum parpol banyak yang merangkap jabatan di pemerintahan.
Hampir semuanya merangkap jabatan di jajaran eksekutif kecuali mereka yang sudah mendapatkan kursi di legislatif seperti Muhaimin Iskandar.
Selain itu, hal tersebut dapat dibuktikan dengan Ketum Partai GerindraPrabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Ketum Golkar Airlangga Hartanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekonomi), dan masih banyak pejabat-pejabat lainnya.
Berbeda dengan mereka, Ketum NasDem Surya Paloh merupakan salah satu ketum parpor yang tidak merangkap jabatan di pemerintahan.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra Kawendra Lukistian menyarankan Moeldoko untuk mundur dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Baca Juga: Ini Dia Lokasi Pelayanan SIM bagi Warga DKI Jakarta, Bogor, Bandung dan Bekasi
Menurutnya, tindakan Moeldoko sangat memalukan Jokowi karena telah melakukan gerakan kudeta terhadap Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menurutnya, tindak tanduk Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat ini dinilai bisa merusak marwah negara karena jabatan yang diembannya sangat dekat dengan lingkar Istana.
Oleh karena itu, Kawendra menyarankan Presiden Joko Widodo memecat Moeldoko atau Moeldoko nya sendiri yang mengundurkan diri dari jabatan KSP. ***
