Network
GALAMEDIA – Tokoh Papua, Christ Wamea mengaku geram dengan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo perihal banyaknya PNS pintar yang terpapar radikalisme.
“Di otak hanya radikalisme saja,” tulis Christ Wamea yang dikutip Galamedia dari akun Twitter pribadinya, @PutraWadapi, Senin 19 April 2021.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Departemen (Sekdep) IV DPP Partai Demokrat, Hasbil Lubis menyebut, pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang terlalu berlebihan. Menurutnya, PNS tidak memiliki kekuatan apapun untuk melahirkan pemikiran radikalisme karena PNS sendiri merupakan jabatan administrasi bukan jabatan politik.
Baca Juga: Bocoran Ikatan Cinta 19 April 2021: Elsa Tepati Janji Berkat Jebakan Ricky, Rendy Lihat Elsa Ricky!
“Menurut saya terlalu berlebihan pernyataan Menpan RB. Kenapa demikian? Logika berpikir saya, PNS itu bukan jabatan politik melainkan jabatan administrasi (pelaksana). Artinya tidak ada kekuatan apapun untuk melahirkan radikalisme dalam konteks era saat ini,” tulis Hasbil Lubis yang dikutip Galamedia dari akun Twitter pribadinya, @Hasbil_Lbs, Senin 19 April 2021.
1. Menurut saya terlalu berlebihan pernyataan MenPANRB. Knp demikian? Logika berpikir sy, PNS itu bukan jabatan politik melainkan jabatan Administrasi (Pelaksana). Artinya tidak ada kekuatan apapun untuk melahirkan radikalisme dalam konteks era saat ini.— MudaAdalahKekuatan (@Hasbil_Lbs) April 18, 2021
“PNS tidak punya power secara politis. Ruang gerak mereka sangat tidak memungkinkan untuk membuat suatu perubahan yang ekstrem (radikalisme),” tambahnya. Oleh karena itu, Hasbil meminta kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk fokus melawan koruptor.
Menurutnya, korupsi merupakan suatu tindakan yang sudah terlihat jelas wujudnya karena hal tersebut telah dibuktikan di pengadilan dengan memunculkan beberapa barang bukti.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 19 April 2021: Misteri Baru, Mayat Roy Tidak Ada, Elsa Dalangnya?
Hasbil menyebut, tindakan ini sangat merugikan keuangan negara. Oleh karena, jika pemerintah fokus melawan tindak pidana korupsi di Indonesia, maka hal tersebut dapat membuat masa depan Indonesia menjadi lebih baik.
“Lebih baik pemerintah fokus perang melawan koruptor. Korupsi itu jelas wujudnya, bisa dibuktikan di pangadilan karena ada barang bukti dan lain sebagainya. Perbuatan inilah yang sangat merugikan Negara. lebih baik untuk masa depan Indonesia,” ungkap Hasbil.
Selain itu, Hasbil menyebut, apabila pemerintah mendapati oknum PNS yang berpendapat perihal isu radikalisme di media sosialnya, maka jangan cap mereka sebagai kaum mereka.
