Network
Namun, tidak bisa dilakukan di fasilitas kesehatan pemerintah yang merupakan tempat pelaksanaan program vaksinasi pemerintah.
“Tidak boleh sama dengan tempat vaksinasi program pemerintah. Jadi nanti Badan Hukum atau Usaha yang berminat akan menunjuk faskesnya. Dan mereka memesan vaksin ke Bio Farma, tidak melalui Dinas Kesehatan,” papar dia, seperti rilis dari Humas Pemkot Bandng.
Ahyani mengungkapkan, program vaksin Gotong Royong ini memang berbeda dari yang diberikan oleh pemerintah.
Termasuk target sasarannya pun ditujukan bagi perusahaan yang dinilai mampu untuk membiayai keperluan vaksinasi, sekaligus bisa mempercepat pemberian vaksin karena menghimpun orang dalam jumlah banyak.
Baca Juga: 8 Hewan Pemberani Ini Ternyata Ditakuti Ular, No 7 Tak Disangka!
Oleh karenanya, Ahyani menyebutkan untuk pembelian vaksin Gotong Royong ini tidak ada pembatasan jumlah. Selama perusahaan memiliki kemampuan dan sesuai dengan prosedur maka akan mendapatkan vaksin Gotong Royong.
Ahyani mengulas, untuk program vaksinasi yang diberikan pemerintah tetap dijalankan seperti biasa. Yakni mengikuti tahapan dan sasaran yang sudah direncanakan sebelumnya.
“Karena ini membuka ruang untuk pihak-pihak yang punya kemampuan dan ingin mempercepat terjadinya heard immunity di Indonesia dalam rangka penanganan pandemi. Jadi apabila suatu badan hukum atau badan usaha berkemampuan bisa menggunakan jalur ini,” terangnya.
Ahyani mengungkapkan, perusahaan tidak perlu khawatir harga untuk vaksin Gotong Royong melambung. Sebab, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah mematok harga tertinggi vaksin yaitu Rp 321.660 dan untuk harga pelayanan tidak boleh lebih dari Rp 117.910.
Baca Juga: Dear PMI, Segera Buka Cabang di Majalaya Supaya Warga Semakin Mudah Donor Darah
