Network
GALAMEDIA – Baru-baru ini pemerintah menyatakan akan menggelontorkan dana Rp 1.760 triliun untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Meski begitu, anggota Komisi I DPR RI T.B. Hasanuddin menegaskan hal itu masih sebatas rencana yang harus mendapat persetujuan Presiden, Menteri Keuangan, dan DPR.
Menanggapi pernyataan mengenai dana sebesar itu, eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu (MSD) turut buka suara. MSD mengaku pernah berkecimpung di dunia pertahanan sehingga cukup paham soal ini.
Baca Juga: Hati-hati, Covid-19 Bakal Menyerang Manusia dengan 5 Kondisi Ini!
“Saya 10 tahun sebagai Komite Kebijakan Industri Pertahanan dan saya salah satu tim penyusun UU Industri Pertahanan dan ikut dulu evaluasi untuk pengadaan alpahankam agar sesuai dengan UU. Jadi saya agak paham soal ini,” ucapnya dalam tayangan kanal Youtube MSD.
MSD mentyebut dalam persoalan ini tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur.
“Saya memahami bahwa pengadaan alpahankam itu harus jangka panjang, lintas pemerintahan, dan sebenarnya tidak boleh ada pihak lain mencampuri pengadaan alpahankam. Itu amanat UU Industri Pertahanan,” katanya.
Baca Juga: Auto Salfok! Bikin Ketawa, Komentar Lucu Ini Ditemui di Kolom Komentar Chelsea Islan
Kendati demikian, MSD menganalisis ada beberapa kejanggalan yang perlu diperhatikan.
“Nah tapi saya membaca hal tersebut, ada beberapa kejanggalan yang menurut saya perlu mendapat perhatian,” tandasnya.
Hal pertama yang disoroti MSD adalah dana yang akan dikeluarkan pemerintah. Ia menanggap dana itu tidak masuk akal.
Baca Juga: Hari Lahir Pancasila Perekat Kesatuan Nasional, Abdy Yuhana: Jangan Ada Lagi Perdebatan
“Pertama adalah tentang angka. Angka Rp 1.760 triliun kalau sampai batas pemerintahan Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo, itu tidak masuk akal karena rata-rata pengadaan alpahankam sekarang dari sekitar Rp 120 triliun – Rp 130 triliun anggaran Kementerian Pertahanan, itu pengadaan alpahankam tuh mungkin hanya Rp 50 triliun – Rp 60 triliun,” terangnya.
Menurut MSD pengadaan alpahankam (alat peralatan pertahanan keamanan) mungkin hanya membutuhkan Rp 150 triliun – Rp 200 triliun.
“Jadi kalau tiga tahun ke depan, pengadaan alpahankam tuh mungkin hanya Rp 150 triliun – Rp 200 triliun gak mungkin sampai Rp 1.760 triliun,” sambungnya.
Baca Juga: Anggaran Alutsista Capai Rp1760 Triliun, Gus Umar : Lucunya Jubir Bilang Tak Bebanin APBN
MSD menduga angka ini adalah dana lintas pemerintahan.
“Nah angka ini saya duga kemungkinan besar adalah angka lintas pemerintahan. Tapi perlu saya ingatkan, tidak boleh suatu pemerintahan membuat angka lintas pemerintahan, kecuali lewat UU,” imbuhnya.
Lebih lanjut MSD menjelaskan apa itu lintas pemerintahan.
“Lintas pemerintahan ini maksudnya selesai masa jabatan, tidak boleh ada dia menitipkan pekerjaan kepada pemerintahan berikutnya. Itu lintas pemerintahan,” paparnya.
Baca Juga: Genap Berusia 26 Tahun, Berikut Fakta Perjalanan Karier Aktris Chelsea Islan
Kedua, MSD mengaku bingung karena dalam hal ini, Prabowo telah membuat beberapa perusahaan swasta.
“Kedua, saya bingung juga, Pak Prabowo ini kok seneng sekali membentuk PT gitu. Nah yang menarik lagi kita lihat bahwa yang ditunjuk sebagai pengendali dari pada PT TNI adalah pengurus Gerindra,” tambahnya.
MSD menilai seharusnya proses alih teknologi sesuai UU dilakukan melalui BUMN.
“Jadi ini, ada apa di balik ini semua? Nah sekarang itu tidak boleh, dia harusnya kalau mau, maka bentuk BUMN, karena di dalam UU Pertahanan, proses alih teknologi itu dilakukan melalui BUMN,” tuturnya.***
