Network
GALAMEDIA – Pengadaan alat utama sistem peralatan persenjataan (Alutsista) menjadi persoalan serius di Indonesia akhir-akhir ini.
Menurut pernyataan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto pengadaan alutsista dianggarakan mencapai 600 persen.
Hal ini ia ungkapkan pada kesempatan podcastnya dengan Deddy Corbuzier yang dibagikan melalui kanal Youtube Deddy Corbuzier pada Minggu, 13 Juni 2021.
Prabowo mengaku dirinya pun langsung menolak memberikan persetujuan atas pengadaan alutsista tersebut.
“Saya enggak mau tanda tangan, saya tidak akan loloskan,” ucap Prabowo di podcast tersebut.
Baca Juga: Hasil TWK Belum Juga Keluar, Novel Baswedan: Ini Cara Licik Singkirkan Pegawai yang Bekerja Baik
Bahkan ia secara blak-blakan mengungkapkan dalam lembaga pemerintahan memang terdapat potensi melakukan mark-up anggaran.
Prabowo juga menduga terdapat banyak pihak yang tidak menyukai keputusannya karena tidak meloloskan pengajuan itu.
Dengan adanya hal itu, Prabowo lantas melaporkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Pak, saya enggak mau, Pak, itu kan tanggung jawab saya kepada bapak presiden, kepada rakyat, kepada sejarah,” katanya.
Baca Juga: Daftar 20 Peserta yang Lulus dengan Nilai Tertinggi di SBMPTN 2021
Kendati demikian, ia masih memaklumi bahwa produsen Alutsista ataupun agennya mencari untung dari jual beli Alutsista. Sebab, hal tersebut merupakan bisnis.
Namun tetap ia akan menolak tindakan yang menggelembungkan anggaran secara tidak wajar dan memuat unsur penipuan.
“Gua enggak mau kalau gila-gilaan,” ungkap menteri yang satu ini.
Dalam podcast tersebut, Prabowo menyatakan pihaknya telah melakukan negosiasi secara langsung dengan produsen alutsista.
Tindakan ini dilakukan guna menghindari celah korupsi dan keterlibatan mafia dalam belanja alat pertahanan negara itu.
Baca Juga: Link Streaming Buku Harian Seorang Istri 14 Juni 2021: Dina Datang, Rumah Buana Huru-hara Lagi
Selain itu, untuk mencegah godaan melakukan tindak korupsi, Prabowo mengatakan pihaknya akan mengundang Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pengawas Keuangan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Saya rencananya mau mengundang Kejaksaan, BPKP, sama BPK untuk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif,” tegasnya.
Eks anggota DPR RI Fraksi PAN, Abdillah Toha sekaligus pemerhati sosial turut menanggapi hal ini.
Abdillah seolah menyindir, ia mengatakan Prabowo ‘hebat’.
“Hebat menteri kita yang satu ini. Kalau korupsi jangan sampai 600%. Kalau cuma 300% boleh ya pak?” tulisnya dalam akun Twitter pribadi @AT_AbdillahToha hari ini, Senin, 14 Juni 2021. ***
