Network
GALAMEDIA - Seruan Joko Widodo (Jokowi) mundur kian menggema di media sosial, khususnya Twitter sejak pagi hingga malam kemarin, Rabu, 7 Juli 2021.
Hal tersebut langsung mengundang pihak Istana untuk bereaksi. Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ade Irfan Pulungan ikut menanggapi adanya seruan tersebut.
"Iya, enggak ada (urusannya untuk mundur). Semua harus sama-sama melihat pandemi ini adalah menjadi persoalan kita bersama," ujar Ade Irfan, Rabu, 7 Juli 2021.
Menurutnya, penanganan pandemi Covid-19 bukanlah kepentingan personal, pemerintah, melainkan seluruh elemen masyarakat. Sehingga dibutuhkan kerja bersama dalam menangani pandemi Covid-19.
"Lihat itu bukan buat kepentingan personal. Bukan untuk pemerintah saja. Kalau di negara-negara lain masyarakatnya lebih homogen. Kalau kita lebih heterogen. Dan sangat heterogen kita ini kan," ujarnya.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 8 Juli 2021: Elsa Mulai Nyaman dengan Ricky, Nino Selidiki Identitas Reyna
Ia menyatakan, dalam upaya penanganan Covid-19 tidak bisa dilakukan sepihak. Pemerintah memiliki infrastuktur, regulasi dan pedoman dalam menangani pandemi.
Ia pun mengembalikan permasalahan tersebut kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah juga membutuhkan dukungan rakyat dalam mengendalikan Covid-19.
"Pemerintah punya pedomannya, punya caranya, kalau masyarakat kita, rakyat, tidak mendukung cara itu ya percuma juga, enggak ada keseimbangan," ujarnya.
"Masyarakat kita tidak disiplin, tidak taat patuh dan tidak merasa wabah ini menjadi sebuah hal yang serius, ya susah," ujarnya.
Ia menyatakan, di negara lain kasus Covid-19 sudah landai karena ada kesadaran disiplin dari masyarakatnya yang tinggi.
Termasuk kesadaran masyarakat untuk vaksinasi yang berbeda dengan Indonesia.
"Di kita kan enggak, masih saja ada yang ngeyel, ada yang tidak percaya masih saja ada yang berbagai macam alasan," ujarnya.
Sehubungan hal itu, ia mengajak semua pihak saling membahu dan bekerja keras sama untuk menangani pandemi.
"Iya ini kerja sama yang nggak bisa kalau hanya instruksi presiden, kita keluarkan ini dan sudah ada arahan dari pemerintah begini begitu, tetapi masyarakat tetap ngeyel ya susah," katanya.***
