Network
GALAMEDIA - Tokoh Nahdlatul Ulama, Umar Hasibuan atau yang akrab disapa Gus Umar belum lama ini menyoroti perihal ajakan Presiden Jokowi agar para mahasiswa hingga ibu-ibu PKK bertugas menjadi relawan covid-19.
Melalui akun Twitter pribadinya @Umar_Chelsea_75, tokoh NU tersebut menyoroti pernyataan Jokowi yang mengajak masyarakat, termasuk mahasiswa dan ibu-ibu PKK untuk menjadi relawan dalam penanganan pandemi Covid-19.
Menanggapi hal tersebut, dalam unggahanya Gus Umar justru meminta Jokowi yang terlebih dahulu menjadi relawan covid-19 adalah para pendukung sang presiden yang kini telah menjabat di direksi dan Komisaris BUMN.
Baca Juga: Imbas Paspampres Sambangi Kantor Polisi, Sudjiwo Tedjo: Masih Mending Tak Disambangi 270 Juta Rakyat
"Coba yg bapak ajak duluan jadi relawan covid itu dari relawan bapak yg sdh jadi direksi dan komisaris BUMN," ujarnya dilansir Galamedia dari akun Twitter @Umar_Chelsea_75 pada Minggu, 11 Juli 2021.
Menariknya, menurut Gus Umar menyebut jika relawan pendukung Jokowi ini bersedia menjadi relawan pandemi Covid-19, maka hal tersebut bisa menjadi contoh bagi rakyat kecil.
"Biar jadi conoth bagi kami rakyat jelata. Ayo pak @jokowi ajak semua relawan bapak kmrn ikut jadi relawan covid juga," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta membantu menangani pandemi Covid-19.
"Saya ingin mengajak kepada para mahasiswa, pemuda-pemudi, ibu-ibu PKK, kader-kader posyandu untuk bersama-sama bahu membahu, gotong-royong menjdi sukarelawan, relawan dalam penanganan pandemi Covid-19," ujar Jokowi.
Jokowi menyebut para tenaga kesehatan, dokter, serta TNI dan Polri sudah bekerja keras dalam menangani pandemi sejak Maret 2020 lalu.
Ia lantas menilai bahwa penanganan akan menjadi lebih baik jika dibantu oleh keikutsertaan masyarakat.
"Lebih bagus apabila ada tambahan relawan-relawan dari seluruh masyarakat, sehingga Covid bisa ditangani dengan sebaik-baiknya," tuturnya.
Selain mengajak masyarakat untuk menjadi relawan Covid-19, Presiden Jokowi juga saat ini tengah menerapkan PPKM Darurat.
PPKM Darurat sendiri menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membatasi mobilitas masyarakat dan mencegah penyebaran Covid-19.
PPKM Darurat ini berlaku dari tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang.***
